APBD Daerah: Subsidi Pangan, Prioritas Utama Pemerintah!

Beritajitu.net Bismillah semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Saat Ini mari kita teliti Economy, News, Indonesia, Dunia yang banyak dibicarakan orang. Informasi Lengkap Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia APBD Daerah Subsidi Pangan Prioritas Utama Pemerintah Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya yang mencakup 8 provinsi, dengan total luas lahan sawah yang dilindungi mencapai 2,75 juta hektar.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pangan. Menurutnya, subsidi pangan yang disiapkan melalui APBD akan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Hal ini disampaikan Arief pada Senin, 10 Juli 2023, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh Bapanas bersama berbagai stakeholder telah dilaksanakan sebanyak 2.634 kali di seluruh Indonesia selama periode Januari-Maret. Selain itu, operasi pasar murah juga digelar di 3.751 titik, melibatkan kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha, dan swasta.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menyatakan bahwa harga gabah dan beras saat ini dalam kondisi stabil di berbagai daerah. Bapanas mengapresiasi seluruh stakeholder pangan yang telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama selama periode libur Nyepi dan Idul Fitri.

Adapun 12 provinsi yang diusulkan untuk penetapan LSD meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan area LSD terluas, yaitu 659.437 hektar, diikuti oleh Sumatera Selatan (516.357 ha), Kalimantan Selatan (350.368 ha), Lampung (336.457 ha), dan Sumatera Utara (308.672 ha).

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan lahan sawah di 12 provinsi tersebut menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa setelah revisi Perpres selesai, akan dibentuk tim terpadu untuk menyelesaikan proses tersebut.

Terkait penyaluran Beras SPHP selama Ramadan dan Idul Fitri 1446H/2025, realisasinya mencapai 70 ribu ton dari target 150 ribu ton. Arief juga menyoroti antrean truk di beberapa daerah yang masuk ke Bulog dan meminta direksi Bulog untuk mengantisipasi hal ini. Arief juga berharap temen-temen bupati bisa memiliki atau mempersiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah kita lakukan ini bisa dirasakan masyarakat luas, pada Jumat (4/4/2025).