Kejagung Bela Prabowo: Rampas Aset, Kebijakan Pro Pemerintah?

Beritajitu.net Hai semoga perjalananmu selalu mulus. Disini aku ingin mengupas sisi unik dari News, Indonesia. Konten Yang Menarik Tentang News, Indonesia Kejagung Bela Prabowo Rampas Aset Kebijakan Pro Pemerintah Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

1.1. UU Perampasan Aset

Jakarta, 3 Mei 2025 - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Harli menegaskan bahwa Kejagung sependapat dengan Presiden dan menilai bahwa Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dukungan ini disampaikan kepada awak media pada hari Sabtu, 3 Mei 2025.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyerukan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Beliau menekankan pentingnya UU Perampasan Aset dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, khususnya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Harli menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan instrumen krusial untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Dengan adanya UU ini, APH akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk merampas aset koruptor tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang panjang.

RUU Perampasan Aset sebenarnya telah diinisiasi sejak era Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Namun, pembahasan RUU ini mengalami kendala dan belum berhasil diselesaikan. Presiden Jokowi bahkan sempat menyinggung lambatnya proses penyelesaian RUU ini pada tanggal 13 April 2023 di Depok.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, pada hari Kamis, 1 Mei 2025. Beliau menyatakan bahwa sudah tidak zamannya koruptor menikmati hasil kejahatannya dan tidak mengembalikan aset yang dicuri.

UU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi senjata ampuh bagi APH dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara. Implementasi UU ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Berikut adalah poin-poin penting terkait RUU Perampasan Aset:

Aspek	Keterangan
Tujuan	Memulihkan kerugian negara akibat korupsi
Mekanisme	Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana
Manfaat	Efek jera bagi koruptor, peningkatan kepercayaan publik