Dedi Mulyadi: Kebun Teh Parongpong Dibabat Demi Pariwisata?

Beritajitu.net Mudah-mudahan harimu cerah dan indah. Pada Postingan Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari Travel, Indonesia, Trens, Dunia. Informasi Terbaru Tentang Travel, Indonesia, Trens, Dunia Dedi Mulyadi Kebun Teh Parongpong Dibabat Demi Pariwisata Jangan lewatkan informasi penting

1.1. Tujuan utama adalah memastikan aktivitas tersebut tidak menimbulkan risiko bencana.

Pada tanggal 30 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti pembukaan lahan di area perkebunan teh PTPN VIII, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang diperuntukkan bagi pengembangan wisata. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Menanggapi isu tersebut, Dedi Mulyadi berencana membentuk tim pakar independen. Tim ini bertugas mengevaluasi seluruh kegiatan pertambangan ilegal dan pengembangan wisata di daerah puncak atau perbukitan, khususnya yang berlokasi di ketinggian yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Tujuan utama adalah memastikan aktivitas tersebut tidak menimbulkan risiko bencana.

“Hasil kesimpulan dari tim pakar akan menjadi dasar rekomendasi bagi dinas teknis terkait,” ujar Dedi Mulyadi. Ia menekankan bahwa keputusan terkait izin atau tidaknya suatu kegiatan harus mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap lingkungan.

Dedi Mulyadi juga menyoroti proyek camping ground yang berlokasi di dekat Gunung Tangkuban Parahu. Proyek ini telah disegel oleh Satpol PP Jawa Barat. Meskipun ada klaim bahwa proyek tersebut memiliki izin, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kajian ilmiah untuk memastikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

“Saya tidak ingin membuat ketidakpastian di kalangan dunia usaha, tetapi saya juga harus memberikan jaminan kepada warga bahwa aktivitas ini tidak bermasalah,” tegasnya. Ia berharap tim pakar dapat bekerja cepat dan memberikan hasil kajian yang objektif, sehingga dinas berwenang dapat mengambil keputusan yang tepat.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aspek studi harus dipertanggungjawabkan oleh pakar, bukan oleh dirinya atau dinas teknis, untuk menjaga objektivitas. Hasil kajian ilmiah ini akan menjadi rekomendasi bagi dinas berwenang dalam mengambil keputusan terkait izin dan kelanjutan proyek.