APBN Jakarta Gemuk: Pajak dan Bea Cukai Jadi Andalan.

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Di Kutipan Ini saya akan mengulas cerita sukses terkait Business, News, Indonesia, Dunia., Catatan Penting Tentang Business, News, Indonesia, Dunia APBN Jakarta Gemuk Pajak dan Bea Cukai Jadi Andalan, Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

1.1. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta (Hingga 30 April 2025)

Pada tanggal 27 Mei 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-DKI Jakarta mengumumkan pencapaian signifikan dalam penerimaan pajak. Total penerimaan mencapai Rp 421,87 triliun, setara dengan 75,73% dari total penerimaan pajak nasional. Angka ini menunjukkan kontribusi vital DKI Jakarta terhadap keuangan negara.

Menurut Andi Hermawan, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, peningkatan ini didorong oleh kenaikan bea masuk yang mencapai Rp 6,57 triliun. Selain itu, sektor kepabeanan dan cukai juga menunjukkan tren positif.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di DKI Jakarta juga menggembirakan. Rinciannya meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar Rp 206,02 triliun, PPN Rp 80,65 triliun, PPh Migas Rp 9,08 triliun, serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 126,06 triliun.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mempermudah akses layanan perpajakan bagi masyarakat.

Secara khusus, Jakarta Barat mencatatkan kinerja positif dengan penerimaan neto sebesar Rp 25,42 triliun, atau 32,35% dari target tahun 2025, tumbuh 6,16% secara tahunan. Sektor perdagangan menjadi kontributor utama dengan Rp 11,35 triliun, hampir 45% dari total penerimaan Jakarta Barat.

Mei Ling, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan dalam Konferensi Pers ALCo Regional bahwa APBN DKI Jakarta mencatatkan surplus sebesar Rp 116,37 triliun hingga 30 April 2025. Realisasi pendapatan mencapai Rp 557,35 triliun, tumbuh 31,05% dari target.

Setiawan Suryowidodo, Kepala Seksi Hukum di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan kekuatan ekonomi Jakarta yang tangguh dan adaptif.

Dwi Krisnanto, Kepala Seksi Data dan Potensi DJP Jakarta Timur, menambahkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh akselerasi PPh dan PPN, serta dampak positif dari sistem Coretax yang terus disempurnakan.

Kontribusi besar juga datang dari sektor sumber daya alam, dengan realisasi mencapai Rp 6,78 triliun atau 25,86% dari target, tumbuh 2,77% dibanding tahun lalu. Sektor industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, serta konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan.

Meskipun demikian, terdapat kontraksi pada penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar -7,62%, serta PBB dan BPHTB turun -28,41%. Namun, pajak lainnya melonjak tajam sebesar 5.135,57% menjadi Rp 809,18 miliar.

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta (Hingga 30 April 2025)

Jenis Pajak	Realisasi
PPh Non-Migas	Rp 206,02 Triliun
PPN	Rp 80,65 Triliun
PPh Migas	Rp 9,08 Triliun
PBB dan Pajak Lainnya	Rp 126,06 Triliun

Secara keseluruhan, kinerja APBN regional DKI Jakarta menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan kontribusi besar dari sektor perpajakan dan pengelolaan fiskal yang efisien.