Bahlil Bicara Nikel Raja Ampat: 7 Pernyataan Kontroversial.

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga selalu dalam kasih sayang-Nya. Pada Blog Ini saatnya berbagi wawasan mengenai News, Indonesia. Tulisan Ini Menjelaskan News, Indonesia Bahlil Bicara Nikel Raja Ampat 7 Pernyataan Kontroversial Jangan diskip ikuti terus sampai akhir pembahasan.

Pada tanggal 10 Juni 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil karena perusahaan-perusahaan tersebut dinilai bermasalah dari sisi lingkungan dan tata ruang.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi kegiatan pertambangan, terutama yang berpotensi merusak lingkungan.

Namun, PT Gag Nikel menjadi satu-satunya perusahaan yang diizinkan tetap beroperasi di kawasan tersebut. Bahlil menjelaskan bahwa PT Gag Nikel memenuhi syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan telah melakukan reklamasi lahan seluas 130 hektare serta mengembalikan 54 hektare lahan ke negara.

Bahlil juga menanggapi isu kerusakan lingkungan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat. Ia membantah adanya kerusakan lingkungan di lokasi tersebut dan menyebut video viral yang menunjukkan kerusakan sebagai berita hoaks. Ia menjelaskan bahwa lokasi PT Gag Nikel berjarak 42 kilometer dari Pulau Piaynemo dan lebih dekat ke Provinsi Maluku Utara.

Mengenai potensi penyelidikan oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kerusakan lingkungan, Bahlil menyatakan akan menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian agar penyelesaian kasus dapat dilakukan secara adat setempat. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal dan aspirasi warga.

Selain itu, Bahlil juga membahas mengenai pemberian izin pengelolaan tambang kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk melakukan kurasi dan seleksi terhadap UMKM yang potensial dan layak mengelola tambang. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan tambang yang lebih profesional dan terstruktur.

Bahlil menekankan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan oleh pengusaha yang sudah profesional dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas kredit. Ia berharap UMKM yang terlibat dalam pengelolaan tambang dapat menjadi konglomerat daerah.

Terkait regulasi, Bahlil mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait pertambangan akan segera diselesaikan. PP ini akan menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Berikut adalah tabel yang merangkum poin-poin penting dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia:

Isu	Keterangan
Pencabutan IUP	4 perusahaan nikel dicabut izinnya karena masalah lingkungan dan tata ruang.
PT Gag Nikel	Diizinkan tetap beroperasi karena memenuhi syarat AMDAL dan telah melakukan reklamasi.
Kerusakan Lingkungan Piaynemo	Dibantah, video viral disebut hoaks.
Penyelesaian Kasus	Akan dikomunikasikan dengan Polri agar diselesaikan secara adat.
Izin UMKM	Akan dikurasi dan diseleksi oleh Menteri Koperasi dan UKM.
Regulasi	PP Pertambangan segera diselesaikan.