Bahlil Santai: PLTP Terhambat, Penolakan Warga Jadi Pertimbangan.

Beritajitu.net Hai selamat membaca informasi terbaru. Pada Artikel Ini mari kita telusuri Business, News, Indonesia, Dunia yang sedang hangat diperbincangkan. Informasi Terkait Business, News, Indonesia, Dunia Bahlil Santai PLTP Terhambat Penolakan Warga Jadi Pertimbangan Ikuti terus penjelasannya hingga dibagian paragraf terakhir.

1.1. Tabel: Titik Potensial Pengembangan Geothermal di NTT

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek geothermal yang ada di NTT. Desakan ini muncul seiring dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan proyek tersebut di beberapa wilayah.

Gres Gracelia dari Divisi Advokasi WALHI NTT, menyampaikan hal ini setelah menghadiri pertemuan dengan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 28 April 2025, di Kantor Gubernur NTT. Pertemuan tersebut membahas pengembangan geothermal di Pulau Flores.

Menurut Gres, masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan dalam proses pemetaan dan sosialisasi terkait pengembangan geothermal. Ia juga menyoroti penetapan Flores sebagai pulau panas bumi melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017 yang dinilai tidak melibatkan masyarakat NTT, khususnya masyarakat Pulau Flores.

WALHI NTT juga meminta Kementerian ESDM untuk mencabut keputusan menteri tersebut. Gres menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi geografis NTT sebagai provinsi kepulauan yang berada di jalur ring of fire dalam membuat kebijakan terkait pengembangan geothermal.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) jika masyarakat masih menolak. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Pembangunan PLTP akan diprioritaskan di daerah yang sudah sepakat dan menerima proyek tersebut.

Gres juga mengkritisi pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. WALHI menemukan bahwa di setiap titik pengembangan geothermal, persoalan sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi selalu menjadi alasan utama penolakan warga.

Pemerintah Provinsi NTT, melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) NTT, mendorong keberlanjutan energi dengan memanfaatkan potensi energi yang ada di daerah, seperti radiasi matahari, angin, air, dan arus laut.

ESDM telah menetapkan 28 titik potensial pengembangan geothermal di NTT, yaitu 21 titik di Pulau Flores-Lembata, 6 titik di Pulau Alor, dan 1 titik di Kabupaten Kupang.

Tabel: Titik Potensial Pengembangan Geothermal di NTT