Berikut beberapa opsi judul yang lebih unik dan menarik: Lahan Tesso Nilo Dijual: Menhut Angkat Bicara! Jual Lahan Taman Nasional, Tokoh Adat Disorot! Kasus Lahan Tesso Nilo: Menhut Beri Tanggapan Tegas! Lahan Taman Nasional Dijual, Menhut Bereaksi Keras! Tok

Beritajitu.net Mudah-mudahan selalu ada harapan di setiap hati. Saat Ini saatnya berbagi wawasan mengenai Lifestyle, News, Indonesia, Trends. Pembahasan Mengenai Lifestyle, News, Indonesia, Trends Berikut beberapa opsi judul yang lebih unik dan menarik Lahan Tesso Nilo Dijual Menhut Angkat Bicara Jual Lahan Taman Nasional Tokoh Adat Disorot Kasus Lahan Tesso Nilo Menhut Beri Tanggapan Tegas Lahan Taman Nasional Dijual Menhut Bereaksi Keras Tok Pelajari detailnya dengan membaca hingga akhir.

1.1. Green Policing

Pada tanggal 24 Juni 2025, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), tidak boleh ditanami sawit karena merupakan kawasan konservasi. Penegasan ini disampaikan usai acara penutupan Proyek Strengthening of Social Forestry (SSF) di Jakarta.

Menhut Raja Juli Antoni menyatakan tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan komersialisasi pribadi di kawasan konservasi, bahkan dengan berlindung di balik tameng adat. Hal ini menyusul penangkapan seorang tokoh adat di Pelalawan, Riau, yang diduga menjual lahan di TNTN dengan mengatasnamakan hak ulayat.

Menurut Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, kasus ini terungkap berkat kerja Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) Polda Riau. Tersangka berinisial JAS (54 tahun) ditangkap pada Senin, 23 Juni 2025. JAS mengklaim sekitar 113 ribu hektare lahan TNTN sebagai wilayah ulayat dan menerbitkan surat hibah yang kemudian dijual untuk penanaman sawit ilegal.

Direktur Konservasi Kawasan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Sapto Aji Prabowo, mengakui bahwa TNTN menghadapi tantangan serius. Dari total luas 81.793 hektare, hanya sekitar 24% (19 ribu hektare) yang masih berupa hutan, sisanya telah berubah menjadi areal terbuka yang didominasi pemukiman dan kebun sawit ilegal.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini telah melakukan penertiban pada 10 Juni 2025, terhadap aktivitas ilegal seperti pembangunan rumah, pembukaan kebun, penanaman sawit, pemeliharaan ternak, dan pembakaran hutan.

Irjen Herry menegaskan bahwa negara akan hadir ketika klaim adat digunakan secara tidak sah untuk merusak ekosistem yang dilindungi undang-undang. Ia menambahkan bahwa masyarakat tetap boleh menanam, tetapi bukan di hutan atau taman nasional.

Untuk menangani permasalahan ini, Kementerian Kehutanan melakukan operasi bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelaku illegal logging dan perambah. Selain itu, dibentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo yang diketuai Menteri Pertahanan dengan Ketua Pelaksana Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Upaya pemulihan ekosistem terus diupayakan. Hingga 2021, telah dilakukan pemulihan ekosistem seluas 3.585 ha, mencakup rehabilitasi hutan, DAS, dan kegiatan restorasi oleh Balai TNTN.

Satgas PKH juga memulai penanaman pohon sebagai upaya mengembalikan fungsi TNTN. Irjen Herry menambahkan bahwa langkah ini merupakan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba menyalahgunakan status adat, memperjualbelikan kawasan konservasi, atau membiarkan praktik perambahan terjadi secara sistematis. Green Policing bukan sekadar penindakan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan ekologis di tengah masyarakat.

Tesso Nilo memiliki nilai penting sebagai perwakilan ekosistem hutan dataran rendah yang kaya keanekaragaman hayati dan merupakan salah satu benteng terakhir bagi spesies langka di Sumatra. Kondisi ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jo. UU Nomor 32 Tahun 2024, yang melarang perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam.