Berikut beberapa pilihan judul yang lebih unik dan memiliki panjang 8 kata: Agus Gumiwang: Sertifikasi TKDN Lebih Cepat, Murah, Efisien! TKDN Direvisi: Sertifikat Kilat, Biaya Lebih Bersahabat! Aturan TKDN Dipangkas: Era Baru Sertifikasi yang Efektif! Revisi TKDN: Percepat Sertifikasi, Dorong Industri

Beritajitu.net Semoga hidupmu dipenuhi cinta dan kasih. Hari Ini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari Business, News, Indonesia, Dunia. Catatan Singkat Tentang Business, News, Indonesia, Dunia Berikut beberapa pilihan judul yang lebih unik dan memiliki panjang 8 kata Agus Gumiwang Sertifikasi TKDN Lebih Cepat Murah Efisien TKDN Direvisi Sertifikat Kilat Biaya Lebih Bersahabat Aturan TKDN Dipangkas Era Baru Sertifikasi yang Efektif Revisi TKDN Percepat Sertifikasi Dorong Industri jangan sampai terlewat.

Pada tanggal 6 Mei 2025, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa pemerintah sedang merevisi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan fokus utama pada reformasi tata kelola, proses bisnis, dan metode perhitungan sertifikasi TKDN. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat TKDN.

Menperin Agus Gumiwang menjelaskan bahwa Kemenperin berupaya melakukan deregulasi agar proses sertifikasi TKDN menjadi lebih efisien. Targetnya adalah memangkas waktu penerbitan sertifikat secara signifikan, dari yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga satu tahun menjadi hanya tiga bulan, atau bahkan sepuluh hari untuk proses yang lebih singkat.

Implementasi TKDN diharapkan dapat memperkuat struktur manufaktur dan meningkatkan daya saing industri serta perekonomian nasional. Revisi ini diharapkan dapat memberikan iklim investasi dan dunia usaha yang lebih baik.

Sebelumnya, pada tanggal 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perubahan aturan TKDN menjadi lebih fleksibel dan berbasis insentif. Hal ini disampaikan dalam sarasehan ekonomi bersama para ekonom, pelaku industri, dan perwakilan buruh. Presiden Prabowo menekankan pentingnya realistis dalam penerapan TKDN agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pada tanggal 18 April 2025, bahwa kelonggaran aturan TKDN ini juga merupakan respons terhadap permintaan dari Pemerintah AS, khususnya untuk pembangunan data center, bukan untuk aktivitas ekspor dan impor secara umum. Perubahan ini juga bertujuan untuk memperluas kerjasama dagang Indonesia.

Airlangga juga menegaskan bahwa revisi TKDN ini tidak terkait dengan batas minimum yang telah ditetapkan, melainkan lebih fokus pada perbaikan format TKDN menjadi berbasis insentif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa konten dalam negeri adalah masalah yang luas, mencakup pendidikan, Iptek, dan sains, sehingga tidak bisa hanya diatasi dengan menaikkan regulasi TKDN. Fleksibilitas TKDN diharapkan dapat mengurangi beban industri dalam negeri.

Pada gelaran New Energy Vehicle Summit 2025, Menperin Agus Gumiwang kembali memaparkan mengenai reformasi aturan TKDN. Reformasi ini diharapkan menjadi kontribusi Kemenperin dalam meningkatkan daya saing industri nasional.

Secara keseluruhan, revisi aturan TKDN ini merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses sertifikasi, meningkatkan daya saing industri, dan menarik investasi, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional.