Bisnis Wartel Lapas Terendus DPR, Ribuan Ponsel Disita!

Beritajitu.net Hai semoga perjalananmu selalu mulus. Disini saya akan mengulas fakta-fakta seputar News, Indonesia. Tulisan Tentang News, Indonesia Bisnis Wartel Lapas Terendus DPR Ribuan Ponsel Disita baca sampai selesai.

Jakarta, 21 Mei 2025 - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) baru-baru ini mengumumkan keberhasilan mereka dalam menyita ribuan barang ilegal dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia.

Namun, pengumuman ini mendapat tanggapan skeptis dari anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion. Menurutnya, penyitaan ribuan ponsel dan barang elektronik lainnya bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa. Ia mempertanyakan bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk ke dalam Lapas, dan menduga bahwa praktik ini telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Bapak tahu enggak ada handphone itu di penjara? Dan bagaimana cara handphone itu masuk? Jadi apa yang terjadi hari ini, ini bukan hal yang luar biasa,” ujar Mafirion dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Ditjen PAS Kementerian Imipas.

Mafirion bahkan mencurigai bahwa keberadaan ponsel di dalam Lapas telah menjadi bagian dari bisnis ilegal yang melibatkan oknum di jajaran Ditjen PAS. Ia menduga bahwa penyitaan yang dilakukan saat ini hanyalah upaya untuk menutupi praktik yang telah lama berlangsung.

“Saya takut, jangan-jangan apa yang terjadi hari ini adalah handphone itu ditarik setelah 23-25 tahun ada di penjara dengan bebas, karena bapak-bapak bikin wartel (warung telepon),” imbuhnya.

Mafirion mendesak agar Kementerian Imipas melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan di Lapas. Ia mempertanyakan mengapa hanya kepala Lapas yang disalahkan, sementara direktur-direktur yang bertanggung jawab atas pengawasan tidak ditindak.

“Seharusnya Pak Dirjen tidak usah sampaikan bahwa Pak Dirjen sudah menyita 1.115 HP, 2.900 elektronik, 2.880 sajam. Apakah itu kesalahan kepala Lapas saja? Kenapa Pak Dirjen tidak tindak direktur-direktur Bapak yang melakukan pengawasan? Kenapa tidak diganti mereka? Kenapa hanya kepala Lapas?” tanyanya.

Ia menekankan bahwa masalah ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang membutuhkan solusi komprehensif. Mafirion meminta agar para eselon 2 di Kementerian Imipas dievaluasi terkait pembinaan yang telah mereka lakukan terhadap bawahan mereka.

“Apa yang dilakukan para eselon 2 terhadap bawahannya selama ini? Pembinaan apa? Jadi, ini bukan persoalan sederhana,” pungkasnya. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk mengatasi masalah korupsi dan praktik ilegal yang merugikan.