Buruh Menolak Anarki, DPR Didorong Setop Tunjangan!

Beritajitu.net Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Pada Hari Ini aku mau menjelaskan kelebihan dan kekurangan News, Indonesia. Laporan Artikel Seputar News, Indonesia Buruh Menolak Anarki DPR Didorong Setop Tunjangan lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

Jakarta, 30 Agustus 2025 - Partai Buruh secara resmi menyampaikan pandangannya terkait situasi politik dan sosial yang tengah memanas di Indonesia, termasuk gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa partainya berdiri bersama rakyat dalam menyuarakan aspirasi perbaikan sistem. Namun, ia dengan tegas menolak segala bentuk anarkisme dan tindakan vandalisme yang merugikan masyarakat.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi. Kami juga mendoakan kesembuhan bagi korban lainnya,” ujar Said dalam konferensi pers.

Partai Buruh mendukung penuh aspirasi rakyat yang menuntut perbaikan di seluruh lembaga negara, terutama DPR RI. Mereka juga mendesak aparat keamanan untuk menghentikan tindakan represif yang dapat membahayakan nyawa demonstran.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Buruh berkomitmen untuk menjaga stabilitas negara. Namun, dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa pemerintah harus mendengarkan dan memenuhi tuntutan buruh, pengemudi ojek online, mahasiswa, dan masyarakat kecil.

Lebih lanjut, Partai Buruh mendesak pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan lima RUU prioritas, yaitu RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Perlindungan Buruh Migran.

Partai Buruh juga menuntut DPR untuk segera melakukan perbaikan internal, termasuk menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan dan kembali menggunakan rumah dinas negara. Selain itu, mereka meminta sanksi tegas bagi anggota DPR yang melakukan tindakan tidak pantas, seperti berjoget atau pamer harta di tengah kesulitan rakyat. Jika tidak ada tindakan nyata, Partai Buruh mengancam akan melaporkan hal ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Langkah cepat DPR harus diumumkan secara terbuka kepada rakyat, agar jelas apa kerja-kerja legislatif,” tegas Said.

Partai Buruh mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum buruh, untuk berperan aktif dalam memulihkan situasi dan menciptakan Indonesia yang damai.