CPNS Mundur Massal: Evaluasi Rekrutmen ASN Mendesak!

Beritajitu.net Hai semoga selalu dalam keadaan sehat. Di Jam Ini aku mau berbagi cerita seputar News, Indonesia yang inspiratif. Catatan Informatif Tentang News, Indonesia CPNS Mundur Massal Evaluasi Rekrutmen ASN Mendesak Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

Jakarta, 26 April 2025 - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti fenomena tingginya angka pengunduran diri Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai instansi pemerintah. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 1.967 CPNS mengundurkan diri dengan alasan beragam, mulai dari gaji yang dianggap tidak sesuai hingga penempatan yang jauh dari domisili.

Puan Maharani menekankan bahwa tingginya angka pengunduran diri ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mampu memenuhi ekspektasi generasi muda. Ia menilai bahwa sistem yang ada saat ini masih belum adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan para talenta muda.

Pengunduran diri CPNS juga terjadi di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bawaslu, serta Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Puan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan BKN untuk segera melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN. Reformasi ini harus mencakup transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil. Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan pendekatan strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan.

“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Jika tidak, persoalan seperti ini akan terus berulang,” tegas Puan. Ia menambahkan bahwa negara berpotensi kehilangan sumber daya manusia berkualitas jika masalah ini tidak segera diatasi.

Puan juga menekankan pentingnya pendekatan manusiawi, terutama untuk formasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, penempatan ASN di daerah 3T harus disertai insentif yang layak, peluang pengembangan karier, dan infrastruktur memadai agar mereka dapat bekerja dan hidup dengan layak.

DPR RI siap memberikan masukan konstruktif dan memastikan isu ini akan menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan dan legislasi. Puan mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh kehilangan regenerasi, karena hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan publik.

“Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” pungkasnya.