DJP Rilis Piagam Wajib Pajak: Hak Dilindungi, Tujuan Tercapai.

Beritajitu.net Dengan izin Allah semoga kita semua sedang diberkahi segalanya. Pada Detik Ini aku mau berbagi pengalaman seputar Economy, News, Indonesia, Dunia yang bermanfaat. Analisis Mendalam Mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia DJP Rilis Piagam Wajib Pajak Hak Dilindungi Tujuan Tercapai Mari kita bahas selengkapnya sampai selesai.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara negara dan para pembayar pajak. Acara peluncuran berlangsung di Kantor DJP, Jakarta, pada hari Selasa, 22 Juli 2025.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa Piagam Wajib Pajak, yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025, merupakan dokumen resmi yang menjabarkan secara rinci hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Piagam ini diharapkan menjadi panduan bersama dalam setiap interaksi perpajakan.

“Ini adalah perwujudan perubahan paradigma kami, dari sekadar otoritas pemungut pajak menjadi mitra masyarakat dalam pembangunan bangsa,” ungkap Bimo Wijayanto dalam sambutannya.

Piagam ini memuat 8 hak wajib pajak, termasuk hak atas informasi yang jelas, layanan tanpa biaya, perlakuan yang adil, perlindungan hukum, dan kerahasiaan data. Selain itu, terdapat pula 8 kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, seperti menyampaikan SPT secara jujur, bersikap kooperatif dalam proses pengawasan, dan tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai DJP.

Menurut data DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 28 Februari 2024, tercatat sebanyak 5,41 juta Wajib Pajak (WP) telah melaporkan SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menambahkan bahwa seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Piagam Wajib Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem perpajakan, serta membangun hubungan yang saling percaya dan menghormati antara wajib pajak dan negara. Taxpayers’ Charter ini berfungsi sebagai pedoman etika layanan, acuan transparansi, dan sarana untuk memperkuat hubungan antara DJP dan wajib pajak, ujar Bimo.

Peluncuran Piagam Wajib Pajak ini bukan sekadar simbol, melainkan komitmen nyata DJP untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik.

Terima kasih telah menyimak pembahasan djp rilis piagam wajib pajak hak dilindungi tujuan tercapai dalam economy, news, indonesia, dunia ini hingga akhir Jangan segan untuk mencari referensi tambahan selalu berinovasi dalam pembelajaran dan jaga kesehatan kognitif. Jangan ragu untuk membagikan ini ke sahabat-sahabatmu. cek artikel lainnya di bawah ini.