DPR: Haji Furoda Jadi Solusi Ribuan Calon Haji Gagal.

Beritajitu.net Hai selamat membaca informasi terbaru. Pada Kesempatan Ini mari kita bahas tren News, Indonesia yang sedang diminati. Tulisan Ini Menjelaskan News, Indonesia DPR Haji Furoda Jadi Solusi Ribuan Calon Haji Gagal Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Ribuan calon jemaah haji furoda asal Indonesia mengalami kekecewaan mendalam setelah Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji 1446 H/2025 M. Kondisi ini memicu berbagai reaksi dan sorotan, terutama terkait perlindungan hak-hak jemaah.

Haji furoda, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), adalah program haji yang visanya diperoleh langsung dari pemerintah Arab Saudi, di luar kuota resmi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Praktiknya, perusahaan travel haji menjalin kerjasama langsung dengan pihak Saudi tanpa melalui jalur pemerintah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menekankan pentingnya memperjelas mekanisme haji furoda dalam revisi UU PIHU. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap jemaah, baik dari segi materiil maupun immateriil. Revisi UU Haji akan memberi ruang bagi pengaturan furoda ini, terutama terkait hak jamaah dan keselamatannya, jelas Maman, Rabu (4/6/2025).

Maman mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tidak diterbitkannya visa haji furoda, termasuk keputusan pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa mujamalah, reformasi digital dan penataan penyelenggaraan haji, serta keterbatasan kuota dan hak prerogatif kerajaan Saudi. Karena itu hak prerogatif Saudi, kita tidak bisa melakukan negoisasi, ujarnya.

Lebih lanjut, Maman menyoroti perbedaan sikap perusahaan travel terkait pengembalian dana (refund) kepada calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Beberapa perusahaan mewacanakan pengembalian penuh, sementara yang lain memberlakukan potongan atau bahkan menyatakan dana hangus. Maman mendesak perusahaan travel untuk melakukan komunikasi dan transparansi keuangan kepada jemaah.

Maman juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk persoalan visa haji (reguler, plus, dan furoda), kartu nusuk (identitas jemaah), dan sistem layanan haji (syarikah). Pemerintah harus memberi perhatian lebih atas semua dinamika penyelenggaraan haji tahun ini, tegasnya.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, sebelumnya menyatakan bahwa gagalnya ribuan calon jemaah haji furoda adalah murni urusan bisnis antara travel dan jemaah. Namun, Maman menilai revisi UU PIHU diperlukan untuk mengatur secara rinci mengenai haji furoda, sehingga jemaah tidak dirugikan. Jangan sampai jemaah yang sudah kecewa tidak jadi berangkat beribadah Haji, malah dirugikan lagi karena uangnya hilang, tuturnya.

Maman mendorong pemerintah untuk memediasi persoalan ini dan memastikan hak-hak jemaah terlindungi. Revisi UU PIHU diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi calon jemaah haji furoda di masa mendatang.