Harmoni Daerah: DPRD dan Kepala Daerah, Keluarga Indonesia.

Beritajitu.net Hai semoga semua sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di Situs Ini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang News, Indonesia. Deskripsi Konten News, Indonesia Harmoni Daerah DPRD dan Kepala Daerah Keluarga Indonesia Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

Dalam Rapat Kerja Teknis I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2025, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyoroti peran krusial Kepala Daerah (KDH) dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Maurits menjelaskan bahwa, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KDH memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini mencakup rancangan Perda tentang APBD awal, perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan-rancangan ini kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama.

Lebih lanjut, Maurits menekankan bahwa DPRD, sebagai bagian integral dari penyelenggara pemerintahan daerah, memegang fungsi strategis dalam tiga bidang utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, sinergi antara KDH dan DPRD menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. KDH bertanggung jawab menyusun perencanaan anggaran, sementara DPRD bertugas mengawasi dan memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Rapat Kerja Teknis ADEKSI 2025 ini menjadi wadah penting untuk membahas dan menyelaraskan peran KDH dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.