Henry Golkar: RUU KUHAP, Nafas Segar Bagi Peradilan Indonesia.

Beritajitu.net Semoga hidupmu dipenuhi cinta dan kasih. Di Artikel Ini aku ingin mengupas sisi unik dari News, Indonesia. Catatan Artikel Tentang News, Indonesia Henry Golkar RUU KUHAP Nafas Segar Bagi Peradilan Indonesia Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

1.1. Berikut adalah susunan Panja RUU KUHAP:

Pada tanggal 8 Juli 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR RI. Langkah ini menandai dimulainya pembahasan intensif di tingkat parlemen, dengan Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua panitia kerja (Panja) yang bertugas mengawal proses legislasi.

Henry Indraguna, seorang politikus dari Partai Golkar, menekankan urgensi pengesahan RUU KUHAP. Menurutnya, KUHAP yang berlaku saat ini, yang berasal dari tahun 1981, sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Ia menyebutnya sebagai peninggalan era kolonial yang cenderung represif dan kurang memperhatikan prinsip due process of law.

Indraguna menambahkan bahwa RUU KUHAP adalah harapan baru untuk merevitalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia berpendapat bahwa penundaan pengesahan RUU ini sama dengan mengabaikan keadilan dan membiarkan sistem hukum tertinggal.

Seorang Guru Besar dari Unissula Semarang juga menyoroti kelemahan KUHAP saat ini dalam melindungi hak-hak tersangka, saksi, dan korban. Hal ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum acara pidana yang komprehensif.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP akan segera dimulai setelah terbitnya Surat Presiden (Surpres). Ia juga mengumumkan susunan anggota Panja yang akan bertugas membahas RUU tersebut.

Indraguna menegaskan bahwa keadilan yang tertunda adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia berpendapat bahwa stagnasi hukum merupakan pengingkaran terhadap akal sehat dan moral publik. Menurutnya, pengesahan RUU KUHAP sangat mendesak karena dunia telah berubah dengan cepat, dengan munculnya teknologi dan kejahatan baru, sementara hukum acara pidana masih tertinggal.

RUU KUHAP diharapkan dapat menjawab tantangan zaman, termasuk kejahatan siber, dinamika sosial modern, dan perlindungan hak asasi manusia. RUU KUHAP bukan sekadar dokumen, melainkan manifesto filosofis untuk menegakkan martabat manusia, ujarnya.

Berikut adalah susunan Panja RUU KUHAP: