HPT: Swasta Dilibatkan, Infrastruktur Dibangun, Pembiayaan Jadi Alternatif.

Beritajitu.net Hai semoga semua sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada Kesempatan Ini saya akan membahas manfaat Economy, News, Indonesia, Dunia yang tidak boleh dilewatkan. Artikel Ini Mengeksplorasi Economy, News, Indonesia, Dunia HPT Swasta Dilibatkan Infrastruktur Dibangun Pembiayaan Jadi Alternatif Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

1.1. 7 Agustus 2025

Jakarta, 7 Agustus 2025 - Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024.

Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan hal ini dalam acara Sosialisasi Perpres Nomor 66 Tahun 2024. Beliau menekankan bahwa skema HPT ini bukan merupakan privatisasi, melainkan modernisasi tata kelola aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi kepentingan publik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029. Namun, keterbatasan anggaran negara mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan inklusif.

Skema HPT memungkinkan pemanfaatan aset negara yang telah beroperasi minimal 10 tahun untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Aset tersebut harus tercatat dan diaudit secara akuntabel, dengan fleksibilitas berdasarkan studi kelayakan. Jenis infrastruktur yang dapat menggunakan skema HPT meliputi jalan tol, transportasi publik, energi, pengolahan limbah, perumahan rakyat, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Seluruh proses, mulai dari penetapan proyek hingga pengembalian aset, akan difasilitasi oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Pelaksanaan HPT dapat dilakukan melalui prakarsa pemerintah (solicited) maupun usulan dari badan usaha (unsolicited).

“Melalui HPT, kita dorong investasi swasta tanpa melepas kendali negara, sekaligus memperkuat struktur pembiayaan pembangunan nasional,” tegas Deputi Rudy. Beliau berharap sosialisasi ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat implementasi skema HPT yang feasible dan bankable.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Deputi Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik Yuli Sri Wilanti, perwakilan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), perwakilan Kementerian/Lembaga, dan pimpinan BUMN terkait.