Ide Cemerlang: HAKI Jadi Jaminan KUR, Peluang Emas!

Beritajitu.net Dengan nama Allah semoga kalian selalu berbahagia. Hari Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari Economy, News, Indonesia, Dunia. Panduan Seputar Economy, News, Indonesia, Dunia Ide Cemerlang HAKI Jadi Jaminan KUR Peluang Emas Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Jakarta, 17 Desember 2024 - Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pegiat ekonomi kreatif (ekraf)! Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) tengah menjajaki kemungkinan penggunaan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan pada Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan (16/12/2024) bahwa Kementerian UMKM mengelola plafon KUR 2025 sebesar Rp 300 triliun. Dana ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha UMKM, termasuk mereka yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.

“Kita sepakat untuk mendorong agar sertifikat HKI, seperti merek, desain, hingga karya digital, bisa dijadikan jaminan pembiayaan KUR,” ujar Maman dalam keterangan tertulisnya pada 7 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa hal ini bisa menjadi terobosan penting bagi pegiat ekraf yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan karena produk mereka bersifat intangible.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menyambut baik rencana kolaborasi ini dan menyatakan kesiapannya untuk menyinergikan potensi kementeriannya dengan Kementerian UMKM. “Saat ini kami mengidentifikasi setidaknya delapan potensi kolaborasi dengan Kementerian UMKM, dengan prioritas pada pegiat ekraf yang telah memiliki sertifikat HKI,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan infrastruktur, Kementerian UMKM juga sedang membangun Startup Hub, sebuah pusat kegiatan ekonomi kreatif yang ditujukan sebagai ruang kolaboratif dan inkubasi bagi pelaku usaha rintisan dan kreatif.

Lebih lanjut, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pihaknya sedang membangun aplikasi SAPA UMKM untuk mengintegrasikan data para pengusaha UMKM, termasuk pegiat ekraf, dalam satu wadah. “Dalam hal integrasi data UMKM, kami sedang membangun aplikasi SAPA UMKM agar data para pengusaha UMKM termasuk pegiat ekraf dapat terintegrasi dalam satu wadah,” sambungnya.

Kedua kementerian terbuka untuk menyusun SOP dan teknis pelaksanaan bersama. Hasil audiensi ini akan ditindaklanjuti secara teknis dan memungkinkan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian.

“Kami percaya, kolaborasi ini akan mempercepat akselerasi sektor ekraf sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional yang berbasis inovasi dan kreativitas,” pungkas Menteri Ekraf.