Jakarta Sepi: Hotel Terancam PHK, PHRI Bereaksi?

Beritajitu.net Dengan izin Allah semoga kita semua sedang diberkahi segalanya. Hari Ini saya ingin berbagi tips dan trik mengenai Travel, Indonesia, Trens, Dunia. Ringkasan Artikel Mengenai Travel, Indonesia, Trens, Dunia Jakarta Sepi Hotel Terancam PHK PHRI Bereaksi Pelajari seluruh isinya hingga pada penutup.

Jakarta, 26 Mei 2025 - Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi tantangan serius pada triwulan pertama tahun 2025. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta mengungkapkan kekhawatiran atas tren penurunan yang signifikan dalam sektor ini.

Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyatakan bahwa penurunan terbesar berasal dari segmen pasar pemerintahan, mencapai 66,7% menurut survei. Kebijakan efisiensi pemerintah berdampak langsung pada berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel.

Survei PHRI pada April 2025 menunjukkan bahwa 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kontribusi wisatawan mancanegara (wisman), dengan rata-rata kunjungan hanya 1,98% per tahun (2019-2023) dibandingkan wisatawan domestik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain penurunan okupansi, pelaku usaha juga terbebani oleh kenaikan biaya operasional, termasuk Upah Minimum Provinsi (UMP) yang meningkat 9% tahun ini. Kerumitan regulasi dan sertifikasi, seperti izin lingkungan dan sertifikat layak fungsi, menambah beban administratif dan biaya.

“Banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat layak fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol, yang butuh banyak biaya,” ujar Sutrisno.

Akibat tekanan ini, 70% pemilik hotel yang disurvei berpotensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, 90% responden berpotensi mengurangi daily worker dan 37,7% akan mengurangi staf.

Menanggapi situasi ini, BPD PHRI DK Jakarta mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

Pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
Peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan.
Penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar.
Peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral.
Penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi.

PHRI DKI Jakarta berharap pemerintah dapat merespons cepat dan tepat terhadap permasalahan ini. Dukungan pemerintah sangat penting untuk kebangkitan sektor hotel dan restoran sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta.

Sutrisno menambahkan, Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antarinstansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.