Kayu Pellet Legal: SVLK Jamin Keamanan Produk Indonesia.

Beritajitu.net Selamat membaca semoga bermanfaat. Pada Waktu Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Terkait Economy, News, Indonesia, Dunia Kayu Pellet Legal SVLK Jamin Keamanan Produk Indonesia Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

1.1. 1. Legalitas:
2.1. 2. Transparansi dan Traceability:
3.1. 3. Keberlanjutan Lingkungan:
4.1. 4. Keterlibatan Multi Pihak:

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjalankan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) untuk produk kayu, termasuk wood pellet. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kementerian Kehutanan, Erwan Sudaryanto, dalam pertemuan dengan perwakilan dari Jepang beberapa waktu lalu.

Erwan menjelaskan bahwa produk wood pellet asal Indonesia yang diekspor dengan dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT telah memenuhi standar SVLK. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa produk hasil hutan berasal dari izin yang sah dan tidak menyebabkan deforestasi. Penegasan ini disampaikan pada Jumat, 5 September 2025.

Pertemuan tersebut diadakan sebagai respons terhadap isu yang diangkat oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai potensi deforestasi akibat pengembangan industri wood pellet. Kementerian Kehutanan membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa SVLK adalah upaya pemerintah untuk menjaga hutan dan mencegah deforestasi.

Regulasi mengenai SVLK telah dirilis sejak tahun 2009 dan diakui secara internasional melalui standar ISO 17065. SVLK memiliki beberapa prinsip utama, di antaranya:

1. Legalitas: Memastikan bahwa produk kayu berasal dari sumber yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Transparansi dan Traceability: Menerapkan sistem dokumentasi yang memungkinkan penelusuran asal-usul kayu hingga sumbernya.

3. Keberlanjutan Lingkungan: Mengurangi risiko deforestasi ilegal, mendukung konservasi, dan memastikan hutan tetap produktif serta lestari.

4. Keterlibatan Multi Pihak: Membangun partisipasi pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, pemantau independen, dan masyarakat sipil.

Selain SVLK, Kementerian Kehutanan juga telah menyusun manajemen pemanfaatan hutan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan memenuhi SVLK, pemerintah menjamin bahwa produk kayu berasal dari tempat yang sah dan berkelanjutan.