Kepala Daerah Dipilih DPRD: Pro Kontra Mengemuka, Reaksi Beragam!

Beritajitu.net Semoga hidupmu dipenuhi cinta dan kasih. Sekarang saya mau menjelaskan manfaat dari News, Indonesia yang banyak dicari. Ringkasan Informasi Seputar News, Indonesia Kepala Daerah Dipilih DPRD Pro Kontra Mengemuka Reaksi Beragam Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat, memicu perdebatan di kalangan politisi dan masyarakat. Usulan ini pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, pada 23 Juli 2025, dan kini mendapat respons beragam dari berbagai partai politik.

Koalisi Prabowo menunjukkan sinyal kesepakatan untuk membahas wacana ini. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahkan mengklaim bahwa partainya telah mengusulkan ide ini sejak Desember 2024. Bahlil menekankan perlunya penataan sistem demokrasi melalui perubahan undang-undang paket politik.

Namun, usulan ini juga menuai kritik. Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, secara tegas menolak usulan tersebut. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan agar tidak membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengakui adanya perdebatan terkait usulan ini, namun ia melihat adanya potensi jalan tengah. Ia mencontohkan, Presiden dapat mengusulkan nama calon gubernur kepada DPRD provinsi, yang kemudian akan memilih melalui mekanisme paripurna.

Sarmuji, seorang politisi, menekankan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD dipertimbangkan. Ia menyebut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 membuka peluang kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Arya Fernandes dari CSIS berpendapat bahwa kepala daerah adalah jabatan publik yang seharusnya dipilih oleh publik. Ia juga menyoroti potensi resistensi dari masyarakat jika pilkada dikembalikan ke DPRD.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai pilkada oleh DPRD sulit diwujudkan karena putusan MK yang memisahkan pemilu. Menurutnya, MK telah memerintahkan bahwa pilkada dan DPRD digelar bersamaan dua tahun atau 2,5 tahun setelah pelantikan DPR.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik kepala daerah dipilih secara langsung. Hal ini membuka peluang untuk pemilihan melalui DPRD.

Pengamat politik, Adi Prayitno, menduga bahwa tujuan Koalisi Prabowo menggolkan wacana ini adalah untuk menyapu bersih semua pilkada. Ia juga memahami narasi yang dibangun partai politik adalah pilkada lewat DPRD lebih murah, efisien, dan efektif.

Wacana ini terus menjadi perdebatan hangat di kalangan politisi dan masyarakat. Pro dan kontra terus bermunculan, dengan berbagai argumen yang diajukan. Keputusan akhir mengenai sistem pemilihan kepala daerah ini akan sangat menentukan arah demokrasi di Indonesia.

Pada Senin, 28 Juli 2025, Bahlil menyatakan bahwa pandangan yang sama mengenai rasionalitas berpikir menjadi dasar kesepahaman. Sementara itu, pada Selasa, 29 Juli 2025, Mendagri Tito menjawab pertanyaan wartawan mengenai pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah.

Adi menambahkan pada Kamis, 31 Juli 2025, bahwa pemenang pemilu berpotensi mendominasi kemenangan Pilkada 2029. Wakil Ketua Demokrat, Dede Yusuf, juga memberikan komentarnya pada Senin, 28 Juli 2025, mengenai pemilihan tertutup.

Puan Maharani menyampaikan pada Kamis, 24 Juli 2025, bahwa semua partai harus berunding untuk mendiskusikan wacana ini. Pada Minggu, 13 Juli 2025, Dede Yusuf ditemui usai bermain Padel dalam sebuah turnamen.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama para menteri pada Senin, 21 Oktober 2024. Rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri diadakan di Hambalang, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia melaksanakan salat Idul Fitri bersama para kader. Anies Baswedan menyambangi kantor DPP NasDem Jakarta.