KPK Amankan Dokumen, Rp300 Juta: Kantor Agen TKA Digeledah!

Beritajitu.net Selamat membaca semoga bermanfaat. Pada Kesempatan Ini saya ingin berbagi pandangan tentang News, Indonesia yang menarik. Konten Informatif Tentang News, Indonesia KPK Amankan Dokumen Rp300 Juta Kantor Agen TKA Digeledah baca sampai selesai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Pada tanggal 27 Mei, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek. Lokasi tersebut meliputi dua kantor agen pengurusan TKA, yaitu PT LIS dan PT DU, serta sebuah rumah milik seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenaker.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pada tanggal 3 Juni bahwa penggeledahan ini terkait dengan perkara pemerasan dalam pengajuan RPTKA di Kemenaker.

Dari penggeledahan di PT LIS, penyidik berhasil menyita data elektronik yang berisi catatan aliran uang terkait pengurusan RPTKA di Kemenaker. Sementara itu, dari rumah PNS Kemenaker, penyidik mengamankan dokumen-dokumen yang juga berkaitan dengan aliran uang pengurusan RPTKA.

Selain dokumen dan data elektronik, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain, termasuk buku tabungan yang diduga digunakan sebagai rekening penampungan, uang tunai sekitar Rp300 juta, dan beberapa sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor.

Sebelumnya, KPK telah menyita 13 kendaraan, terdiri dari 11 mobil dan 2 motor, dalam penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 20-23 Mei. Kasus ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2023 dan melibatkan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas dan latar belakang para tersangka, apakah dari kalangan penyelenggara negara atau swasta, belum diumumkan secara resmi.

KPK terus berupaya mengungkap tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Masyarakat diharapkan dapat terus memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.