KPK Medan Mengguncang, Menteri PU Bersih-Bersih Jabatan!

Beritajitu.net Mudah mudahan kalian sehat dan berbahagia selalu. Pada Postingan Ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Ini Menyajikan Economy, News, Indonesia, Dunia KPK Medan Mengguncang Menteri PU BersihBersih Jabatan Baca sampai selesai agar pemahaman Anda maksimal.

1.1. Evaluasi menyeluruh

Jakarta, 28 Juni 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan adanya indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa terdapat dua klaster penerimaan yang berbeda dalam kasus ini. Enam orang telah ditangkap terkait dengan proyek-proyek di bawah satuan kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kementeriannya, mulai dari eselon 1 hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

“Menanggapi OTT KPK ini, mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU, dari mulai eselon 1 sampai PPK, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan,” ujar Dody dalam konferensi pers.

Meskipun merasa geram dengan kejadian ini, Menteri Dody menegaskan bahwa ia tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, ia juga memastikan bahwa tidak akan ada upaya untuk menutupi pelanggaran apa pun yang terungkap.

“Tetap saya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, itu nomor 1, tapi saya tidak akan nutup-nutupi satu lubang pun, enggak ada,” tegasnya.

Menteri Dody juga menyampaikan bahwa langkah bersih-bersih di internal kementerian ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat awal menjabat. Presiden menekankan pentingnya memberantas segala bentuk penyelewengan.

KPK berjanji akan segera memberikan informasi lebih detail mengenai konstruksi lengkap perkara ini. Masyarakat diharapkan bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPK.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan semua penyelewengan dihentikan, dan pelaku akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat.

Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah dan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.