KPK OTT, Menteri PU Copot Tiga Pejabat Sumut!

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga kita selalu bersyukur. Kini saya ingin berbagi tentang Economy, News, Indonesia, Dunia yang bermanfaat. Informasi Terbaru Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia KPK OTT Menteri PU Copot Tiga Pejabat Sumut Ikuti terus penjelasannya hingga dibagian paragraf terakhir.

Jakarta, 1 Juli 2025 - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengambil tindakan tegas pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Tiga pejabat BBPJN Sumut resmi dinonaktifkan.

Menurut Dody, penonaktifan ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelangsungan pelayanan publik. Kita harus memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara independen dan tanpa intervensi, ujarnya pada hari Selasa.

Salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I Sumut, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sesuai aturan kepegawaian, Heliyanto juga diberhentikan sementara sebagai ASN karena dugaan tindak pidana korupsi dan penahanan oleh penyidik.

Dua pejabat lainnya, yaitu Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut, juga dinonaktifkan karena dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas pengawasan. Menteri PU telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Menteri Dody juga menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait insiden ini. Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu, tegasnya.

KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka, termasuk Heliyanto, dalam OTT di Sumut pada Kamis, 26 Juni 2025 malam, terkait dugaan suap pada proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional.

Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola dan kesinambungan program strategis di wilayah tersebut. Menteri Dody mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia masih terkendala oleh beban ekonomi berbiaya tinggi, yang menyebabkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Oleh karena itu, reformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan sangat diperlukan.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memperkuat sistem pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Semua penyelewengan wajib dihentikan atau yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat, pungkas Dody.

Pada tanggal 22 Maret 2025, Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menandatangani MoU Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian PU, Jakarta.