Misteri Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya: Kata Pengusaha.

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Sekarang saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang Business, News, Indonesia, Dunia. Catatan Informatif Tentang Business, News, Indonesia, Dunia Misteri Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Kata Pengusaha Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menantikan hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada tanggal 2 Juli 2025.

Organisasi ini berharap investigasi KNKT dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan objektif, berdasarkan data teknis yang akurat. GAPASDAP juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menyambut baik rencana evaluasi sistem keselamatan pelayaran. Beliau juga mengimbau semua pihak untuk menghindari generalisasi dan menunggu hasil investigasi resmi terkait penyebab insiden tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada hari Minggu, 6 Juli 2025.

GAPASDAP menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa KMP Tunu Pratama Jaya dan berharap korban yang belum ditemukan segera dievakuasi. Mereka juga mendoakan agar keluarga korban diberikan ketabahan dan dukungan penuh.

Terkait usia kapal, GAPASDAP menegaskan bahwa tidak ada korelasi langsung antara usia kapal dengan kelaiklautan. Kapal secara rutin menjalani docking dan penggantian komponen yang tidak memenuhi standar. Selain itu, kapal wajib diasuransikan secara lengkap dan melalui evaluasi kelayakan laut secara berkala.

GAPASDAP juga mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan nyata dalam peremajaan armada, termasuk melalui skema pembiayaan ringan dan stimulus fiskal. Mereka juga mendorong industri galangan kapal nasional untuk menyediakan kapal berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif.

Sebagai asosiasi, DPP GAPASDAP berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan transportasi penyeberangan yang andal, selamat, manusiawi, dan berkelanjutan, demi kepentingan masyarakat luas serta mendukung konektivitas nasional.

Proses pemeriksaan dan sertifikasi kapal sangat ketat, melibatkan berbagai institusi seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan BKI. Kapal wajib memiliki sertifikat kelayakan yang sah sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan oleh Syahbandar.

Perbedaan mendasar antara kapal laut dan kendaraan darat adalah kapal laut dibangun melalui proses rekayasa yang matang dan dirancang untuk masa operasional jangka panjang.