Negara Harus Lindungi WNI dari Kejahatan Digital!

Beritajitu.net Mudah-mudahan harimu cerah dan indah. Dalam Konten Ini mari kita teliti News, Indonesia yang banyak dibicarakan orang. Ulasan Artikel Seputar News, Indonesia Negara Harus Lindungi WNI dari Kejahatan Digital Baca tuntas untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menyoroti peningkatan signifikan jumlah WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Kondisi ini, menurutnya, telah mencapai tingkat darurat kemanusiaan dan keamanan yang memerlukan tindakan tegas dari negara.

Pada tanggal 26 April 2025, Farah menyampaikan bahwa antara Februari hingga Maret 2025 saja, Kementerian Luar Negeri RI mencatat 699 WNI telah dipulangkan dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Fakta ini mengindikasikan eskalasi ancaman terhadap hak asasi dan kedaulatan negara dalam melindungi warganya.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah merespons dengan mengeluarkan larangan pengiriman tenaga kerja ke tiga negara yang dianggap rawan TPPO. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk melindungi WNI dari praktik perdagangan orang.

Farah menegaskan bahwa TPPO yang menyasar WNI, khususnya yang dipaksa bekerja dalam skema penipuan daring dan judi online ilegal, bukan lagi sekadar masalah sosial. Ini adalah bagian dari industri kriminal transnasional yang kompleks dan mengancam keamanan nasional.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran dana judi online di Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp1.200 triliun. Farah menjelaskan bahwa data ini menunjukkan TPPO dan judi online saling terkait dan membentuk jaringan kriminal yang memanfaatkan manusia sebagai alat produksi paksa.

Dalam salah satu kasus tragis, seorang korban dilaporkan meninggal dunia akibat eksploitasi dalam jaringan judi daring ilegal. Ini menunjukkan betapa masifnya ekonomi ilegal yang menjadi magnet utama praktik TPPO, terutama dalam bentuk kerja paksa digital.

Farah menekankan perlunya komitmen politik dan kebijakan yang tegas untuk melindungi setiap warga negara, di mana pun mereka berada. Negara tidak boleh kalah oleh sindikat lintas negara.

Beberapa langkah strategis yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini meliputi:

Pembangunan sistem deteksi dini TPPO berbasis teknologi dan big data, bekerja sama dengan platform digital dan lembaga keuangan.
Sistem pendaftaran dan pengawasan pekerja migran yang transparan, dengan verifikasi digital yang dapat dipantau lintas kementerian.
Sosialisasi masif kepada masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat migrasi tinggi, mengenai bahaya TPPO dan jebakan lowongan kerja online.
Ratifikasi dan penegakan perjanjian internasional terkait perdagangan orang, kejahatan digital, dan perlindungan pekerja migran.
Pembentukan task force lintas negara bersama ASEAN untuk menindak pusat-pusat operasi kriminal yang menggunakan tenaga kerja paksa.

Perlindungan WNI adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kolektif. Penanganan TPPO memerlukan pendekatan komprehensif dan kerjasama lintas sektor untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga negara Indonesia.