Padar Dibentengi: Raja Juli Batasi Turis, Kuota Maksimal?

Beritajitu.net Semoga hidupmu dipenuhi cinta dan kasih. Dalam Konten Ini aku mau berbagi tips mengenai Travel, Indonesia, Trens, Dunia yang bermanfaat. Ringkasan Informasi Seputar Travel, Indonesia, Trens, Dunia Padar Dibentengi Raja Juli Batasi Turis Kuota Maksimal Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali menegaskan urgensi pembatasan kuota kunjungan wisatawan ke Pulau Padar, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Taman Nasional Komodo. Hal ini disampaikan pada Senin, 11 Agustus 2025, seusai peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Jakarta.

Menhut Raja Juli Antoni menekankan bahwa pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kelestarian Pulau Padar. Pulau ini merupakan kawasan konservasi yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Status ini menuntut aturan ketat agar fungsi konservasi tetap berjalan optimal.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tujuan utama pemberian izin pemanfaatan di pulau seluas 274,13 hektare ini adalah untuk konservasi.

Wacana pembatasan kuota kunjungan wisatawan ke Pulau Padar telah memicu polemik. Penentangan keras datang dari pelaku usaha pariwisata yang bergantung pada jumlah wisatawan yang datang ke TN Komodo. Mereka khawatir pembatasan akan berdampak negatif pada bisnis mereka. Semua orang Indonesia boleh ke Padar tapi ngantri, ujar Menhut.

Menhut Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa pembangunan di Pulau Padar tidak boleh dilakukan sembarangan. Pihaknya telah menerbitkan dua izin untuk membangun sarana prasarana pariwisata, namun dengan batasan yang jelas. Bangunan yang didirikan harus semi permanen agar mudah dipindahkan atau dihilangkan jika mengganggu alam.

“Ini baru akan kita rumuskan kembali agar antara kepentingan ekowisata dan perekonomian masyarakat bisa seimbang,” ujar Satyawan. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan tidak boleh melebihi 10 persen dari luas konsesi.

Saat ini, belum ada angka resmi mengenai kuota kunjungan maksimal ke Pulau Padar. Pemerintah masih melakukan uji publik dan konsultasi publik. Selanjutnya, akan dilakukan environmental impact assessment (penilaian dampak lingkungan) yang merupakan tahapan panjang dalam proses ini.

Menhut Raja Juli Antoni juga menyinggung bahwa Pulau Padar belakangan ini terasa seperti pasar karena terlalu ramai. Ia mengingatkan bahwa keunikan natural Pulau Padar harus dijaga agar tetap menarik bagi wisatawan. Kalau nanti keunikan natural itu sudah enggak ada, ya enggak bisa dikunjungi juga, katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa zona inti di Pulau Padar, termasuk tempat-tempat cantik yang ada di uang Rp50 ribu, tidak boleh dibangun. Pembangunan hanya diperbolehkan di zona pemanfaatan di balik gunung.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan ekowisata dan perekonomian masyarakat setempat. Pembatasan kuota kunjungan diharapkan dapat menjaga kelestarian Pulau Padar sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.