Padar Terancam Overdosis Turis, Raja Juli Siapkan Rem!

Beritajitu.net Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Dalam Waktu Ini aku mau membahas keunggulan Lifestyle, News, Indonesia, Trends yang banyak dicari. Informasi Lengkap Tentang Lifestyle, News, Indonesia, Trends Padar Terancam Overdosis Turis Raja Juli Siapkan Rem Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kembali menegaskan urgensi pembatasan kuota kunjungan wisatawan ke Pulau Padar, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Taman Nasional Komodo. Hal ini disampaikan pada Senin, 11 Agustus 2025, usai peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Jakarta.

Menurutnya, pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kelestarian Pulau Padar, mengingat statusnya sebagai kawasan konservasi yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Kehadiran wisatawan yang terlalu banyak dikhawatirkan dapat mengganggu upaya konservasi yang sedang berjalan.

“Semua orang Indonesia boleh ke Padar tapi ngantri,” ujar Menhut, menekankan bahwa pembatasan bukan berarti larangan total, melainkan pengaturan agar kunjungan tetap terkendali.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan mendalam dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara ekowisata dan perekonomian masyarakat.

Menhut juga menegaskan bahwa pembangunan di Pulau Padar tidak boleh dilakukan sembarangan. Izin pemanfaatan yang telah diterbitkan harus tetap mengutamakan tujuan konservasi. Pemanfaatan lahan pun dibatasi maksimal 10% dari luas konsesi, dengan jenis bangunan semi permanen agar mudah dipindahkan jika mengganggu alam.

Wacana pembatasan kuota ini sebelumnya menuai polemik, terutama dari pelaku usaha pariwisata yang khawatir akan berdampak pada pendapatan mereka. Namun, Menhut menyadari dampak tersebut dan berupaya mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

“Ini baru akan kita rumuskan kembali agar antara kepentingan ekowisata dan perekonomian masyarakat bisa seimbang,” kata Satyawan.

Saat ini, belum ada angka resmi mengenai kuota kunjungan maksimal ke Pulau Padar. Pemerintah masih melakukan uji publik dan konsultasi publik, serta menyusun environmental impact assessment (EIA) untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berkelanjutan.

Menhut juga menjelaskan bahwa zona inti di Pulau Padar, termasuk lokasi ikonik yang terdapat pada uang Rp50 ribu, tidak boleh dibangun. Pembangunan hanya diperbolehkan di zona pemanfaatan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekowisata.

“Kalau ecotourism itu yang begitu. Di balik gunungnya itu ada yang namanya zona pemanfaatan,” jelas Menhut.