PDIP Tegaskan Amnesti Hasto: Bukan Transaksi, Jaga Marwah!

Beritajitu.net Semoga senyummu selalu menghiasi hari hari dan tetap mencari ilmu. Hari Ini aku mau membahas keunggulan News, Indonesia yang banyak dicari. Insight Tentang News, Indonesia PDIP Tegaskan Amnesti Hasto Bukan Transaksi Jaga Marwah Baca tuntas artikel ini untuk wawasan mendalam.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, membantah spekulasi yang mengaitkan amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan agenda politik menjelang Kongres VI PDIP. Penegasan ini disampaikan pada Jumat, 1 Agustus 2025, di sela-sela Kongres PDIP di Bali.

Said Abdullah menegaskan bahwa upaya pembelaan hukum terhadap Hasto Kristiyanto ditempuh secara serius melalui proses peradilan yang sah, bukan melalui lobi-lobi politik di belakang layar. Ia menyatakan bahwa jika amnesti sudah diantisipasi sebelumnya, maka PDI Perjuangan tidak akan bersusah payah berjuang di pengadilan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto melalui Surat Presiden nomor 42 tertanggal 30 Juli 2025. Keputusan ini secara efektif menghentikan kasus hukum yang menjerat Hasto dan membebaskannya dari segala hukuman.

Isu ini mencuat setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, usai pengumuman persetujuan DPR atas amnesti Dasco. Hal ini memicu spekulasi adanya transaksi politik di balik pemberian amnesti tersebut.

Tidak ada transaksional sama sekali, tegas Said Abdullah. Ia menambahkan bahwa praktik politik transaksional bukan merupakan karakter PDI Perjuangan, apalagi karakter Megawati Soekarnoputri.

Said Abdullah menekankan bahwa PDI Perjuangan berjuang keras di pengadilan untuk membela Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus suap senilai Rp400 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tujuan memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Jangan sampai karena Pak Dasco datang, lalu ada amnesti, kemudian kongres ini seolah-olah isinya transaksional, imbuh Said. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menjalankan politik dengan cara-cara seperti itu.

Selain Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo juga memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai interpretasi politik.