Perawat Bidan Berpenghasilan Rendah, Rumah Subsidi Menanti!

Beritajitu.net Dengan izin Allah semoga kita semua sedang diberkahi segalanya. Di Sini aku ingin membagikan informasi penting tentang Business, News, Indonesia, Dunia. Konten Informatif Tentang Business, News, Indonesia, Dunia Perawat Bidan Berpenghasilan Rendah Rumah Subsidi Menanti Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

1.1. Jakarta, 29 April 2025

Jakarta, 29 April 2025 – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia melalui program pembiayaan 30.000 unit rumah subsidi. Inisiatif ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara berbagai kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah.

BTN bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kesehatan, BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Data dari BPS akan menjadi acuan utama dalam mengidentifikasi tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menjelaskan bahwa program ini memfokuskan pada penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Pemerintah telah mengalokasikan dana KPR subsidi untuk 220.000 unit rumah melalui APBN 2025, termasuk 30.000 unit khusus untuk tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi dukungan BTN, BP Tapera, dan Kementerian PKP dalam mewujudkan program ini. Hingga akhir April 2025, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.327 debitur tenaga kesehatan, dengan 414 di antaranya telah melakukan akad KPR dalam sebulan terakhir.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian yang layak. Levy Purnama, Direktur PT Dwihana Delta Megah, menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan kualitas perumahan tenaga kesehatan.

Program ini menyasar bidan dan perawat sebagai bagian dari MBR yang menjadi prioritas dalam program perumahan nasional. Syarat utama untuk memperoleh rumah subsidi adalah penghasilan maksimal sesuai zonasi wilayah yang ditentukan pemerintah, merupakan rumah pertama, dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

Berikut adalah batas maksimal penghasilan berdasarkan zonasi wilayah:

Zona	Individu Belum Menikah	Individu Menikah
Zona 1 (Jawa luar Jabodetabek, Sumatera, NTT/NTB)	Rp8,5 juta	Rp10 juta
Zona 4 (Jabodetabek)	Rp12 juta	Rp14 juta

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, berharap penyesuaian zonasi ini dapat menjangkau tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pelosok. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus memiliki status kepegawaian tetap atau kontrak dan terdaftar aktif sebagai peserta BP Tapera jika ingin menggunakan skema Tapera.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, menilai program ini sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional karena kesiapan infrastruktur dan sinergi pemangku kepentingan yang kuat.

Program perumahan subsidi untuk tenaga kesehatan diluncurkan serentak di delapan provinsi, termasuk Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Total selama lima tahun terakhir, BTN telah merealisasikan 22.311 unit rumah subsidi untuk para tenaga kesehatan.

Informasi dan proses verifikasi bagi bidan dan perawat yang ingin mendaftar akan dilakukan melalui instansi masing-masing serta didukung sistem pendataan BPS secara digital dan akurat. Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar tenaga kesehatan sekaligus mempercepat pencapaian target satu juta rumah per tahun.