Pigai Bentuk Tim Kerja Papua: Atasi Konflik Warga!

Beritajitu.net Selamat membaca semoga bermanfaat. Dalam Konten Ini aku ingin mengupas sisi unik dari News, Indonesia. Artikel Ini Membahas News, Indonesia Pigai Bentuk Tim Kerja Papua Atasi Konflik Warga Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Jakarta, 16 Mei 2024 - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah berupaya membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Papua sebagai respons terhadap konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan bahwa Pokja ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di Papua secara lebih mendalam dan terfokus.

Pigai menjelaskan bahwa pembentukan Pokja ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi dan perdamaian di Papua. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi dampak konflik, terutama bagi para pengungsi.

“Kami ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” ujar Pigai. “Kami akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang.”

Menurut data yang dihimpun, konflik bersenjata di Papua telah menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan hilangnya orang. Lebih dari 60 ribu warga terpaksa mengungsi ke kota-kota terdekat seperti Timika dan Nabire.

Dalam pertemuan dengan Gubernur, DPRD, dan para Bupati, Pigai membahas situasi terkini di lapangan, khususnya di dua wilayah yang terdampak parah, yaitu Puncak dan Intan Jaya. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi di Distrik Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya), di mana seluruh penduduknya telah mengungsi.

Pigai juga meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi aparat keamanan dalam mendirikan pos-pos penjagaan. Hal ini bertujuan agar aparat tidak lagi menggunakan fasilitas umum seperti gereja atau rumah klasis sebagai pos mereka.

“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos yang akan mereka fasilitasi, termasuk mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” pungkas Pigai.

Pembentukan Pokja Papua ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Kemenkumham berkomitmen untuk terus mendukung upaya rekonsiliasi dan pembangunan di wilayah tersebut.