Pilar Hukum Kokoh: Ekonomi Subur, Demokrasi Takkan Runtuh.

Beritajitu.net Dengan izin Allah semoga kita semua sedang diberkahi segalanya. Di Sesi Ini mari kita telaah News, Indonesia yang banyak diperbincangkan. Laporan Artikel Seputar News, Indonesia Pilar Hukum Kokoh Ekonomi Subur Demokrasi Takkan Runtuh Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan pesan mendalam dalam peringatan Hari Pengayoman yang ke-80 pada tanggal 19 Agustus 2025. Beliau menekankan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen terhadap reformasi hukum di Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 23 Agustus 2025, Supratman menjelaskan tema tahun ini, Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan, memiliki makna berlapis. Pertama, menjaga warisan berarti memastikan hukum tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, dan keadilan sosial. Kedua, mewujudkan reformasi hukum berarti melakukan perubahan nyata agar hukum relevan dengan perkembangan zaman, termasuk adaptasi terhadap digitalisasi, globalisasi, dan demokratisasi. Ketiga, menyongsong masa depan berarti menyiapkan landasan hukum yang kokoh untuk mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Supratman mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa reformasi hukum adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Beliau juga menekankan pentingnya hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum, menurutnya, harus menjadi instrumen yang melindungi dan memberdayakan rakyat, bukan sebaliknya.

Puncak peringatan Hari Pengayoman ditandai dengan upacara pada Jumat, 22 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Supratman mengajak seluruh insan Pengayoman untuk terus melanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, transparansi, dan keterbukaan. Beliau juga mengingatkan bahwa keberhasilan program-program pemerintah sangat bergantung pada regulasi yang adil dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM, yang pertama kali dibentuk pada tahun 1945, telah mengalami lima kali perubahan nomenklatur seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika pembangunan hukum di Indonesia. Supratman menegaskan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi demi mewujudkan reformasi hukum sebagai fondasi bagi Indonesia Emas.

Beliau menutup sambutannya dengan mengutip pesan Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Maka tugas kita hari ini adalah menghormati para pahlawan hukum dengan cara bekerja lebih keras, lebih jujur, lebih berani, dan lebih tulus demi rakyat, pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, saat ini juga sedang berlangsung ajang penghargaan yang diinisiasi oleh detikcom bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk memberikan apresiasi kepada jaksa-jaksa berprestasi di seluruh Indonesia.