Polri Sikat Produsen Beras Nakal, Kementan Beri Laporan!

Beritajitu.net Halo bagaimana kabar kalian semua? Di Momen Ini saya ingin menjelaskan bagaimana News, Indonesia berpengaruh. Review Artikel Mengenai News, Indonesia Polri Sikat Produsen Beras Nakal Kementan Beri Laporan Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

Pada tanggal 10 Juli 2025, Bareskrim Polri melakukan investigasi terhadap empat perusahaan produsen beras terkait dugaan praktik penipuan yang merugikan konsumen. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi beras secara nasional.

Keempat produsen beras yang diperiksa adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/ Japfa Group. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menemukan 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar kualitas, mutu, dan volume yang ditetapkan.

Mentan Amran menjelaskan bahwa salah satu modus operandi yang terdeteksi adalah praktik pencampuran beras (oplosan) dan pelabelan yang tidak sesuai dengan kualitas beras yang sebenarnya. Ia mencontohkan, sekitar 86% produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal kualitasnya hanya beras biasa. Selisih harga akibat klaim palsu ini diperkirakan mencapai Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram.

Amran Sulaiman telah melaporkan temuan ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung, dengan harapan agar kasus ini segera ditangani secara tuntas. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan adanya proses pemeriksaan tersebut.

Mentan Amran mengimbau kepada seluruh pengusaha beras di Indonesia untuk tidak mengulangi praktik serupa dan menjual beras sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menekankan pentingnya keadilan bagi masyarakat dan meminta pengusaha untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen.

Potensi kerugian masyarakat akibat praktik kecurangan ini diperkirakan mencapai hampir Rp 100 triliun jika dikalikan dengan volume beras nasional. Pemerintah berharap proses hukum dapat berjalan tegas untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelaku kecurangan dalam distribusi beras demi menjaga stabilitas harga dan melindungi hak-hak konsumen.