Prabowo Pilih Nakhoda Pajak-Bea Cukai: Keputusan Strategis atau...?

Beritajitu.net Dengan nama Allah semoga kalian selalu berbahagia. Pada Artikel Ini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari Business, News, Indonesia, Dunia. Artikel Dengan Tema Business, News, Indonesia, Dunia Prabowo Pilih Nakhoda PajakBea Cukai Keputusan Strategis atau Jangan berhenti teruskan membaca hingga tuntas.

1.1. Jakarta, 23 Mei 2025

Jakarta, 23 Mei 2025 - Kementerian Keuangan secara resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang baru, menggantikan Suryo Utomo. Pelantikan ini berlangsung pada hari Jumat, 23 Mei 2025, dan bersamaan dengan penunjukan Letnan Jenderal (Purn) TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Askolani.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang sempat menurun akibat berbagai isu, termasuk kegagalan implementasi sistem coretax. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center for Economic and Law Studies (CELIOS), menekankan pentingnya Bimo untuk menunjukkan ketegasan dalam menangani masalah internal dan memastikan keberhasilan reformasi pajak.

Salah satu tugas utama Bimo adalah menindaklanjuti kegagalan sistem coretax. Huda menyarankan agar dilakukan audit internal secara menyeluruh, mulai dari tim internal khusus sistem pajak DJP (PSIAP) hingga proses pengesahan coretax. Bimo diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga mengungkap penyebab kegagalan tersebut.

Selain itu, Bimo diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, mengingat target yang ditetapkan dalam APBN 2025 cukup tinggi. Pada kuartal I 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Sebelumnya, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai dinilai lebih terkait dengan faktor latar belakang militernya. Huda berpendapat bahwa urusan bea cukai seharusnya lebih fokus pada kemudahan administrasi, bukan penerapan sistem militer. Djaka sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Salah satu inisiatif yang sedang berjalan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan.