Puan: Kongres PDIP, Tunggu Waktu yang Tepat!

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga kita selalu bersatu. Di Artikel Ini saya ingin membahas News, Indonesia yang sedang trending. Informasi Terkait News, Indonesia Puan Kongres PDIP Tunggu Waktu yang Tepat Jangan kelewatan simak artikel ini hingga tuntas.

1.1. Jakarta, [Tanggal Hari Ini]

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadapi babak baru dalam persidangan terkait dugaan menghalangi proses hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Kasus ini mencakup periode 2019 hingga 2024.

Sebelumnya, Hasto telah menyiapkan materi pembelaan atau pleidoi, meskipun persidangan saat ini memasuki tahap pembacaan tuntutan. Hasto menekankan pentingnya morality of law dan due process of law dalam pembelaannya.

Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, menyatakan bahwa aspirasi dari tingkat akar rumput partai menginginkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum PDIP pada periode 2025–2030. Menurut Djarot, Kongres PDIP mendatang hanya akan mengukuhkan keputusan tersebut.

Hasto menyatakan bahwa pleidoi yang telah disiapkannya akan disesuaikan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia juga menambahkan bahwa pembacaan pleidoi akan dilakukan minggu depan, dengan referensi yang menekankan pentingnya moralitas dan proses hukum yang benar.

Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada hari Kamis, 3 Juli. Hasto menegaskan bahwa materi pembelaannya akan berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan bermoral.

Mengenai pelaksanaan Kongres PDIP, Djarot menjelaskan bahwa waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Anggaran dasar rumah tangga partai menyebutkan bahwa ketua umum yang berwenang menentukan kapan kongres akan dilaksanakan.

Djarot menambahkan bahwa arus bawah partai menginginkan Megawati Soekarnoputri tetap menjabat sebagai ketua umum, sehingga kongres hanya akan mengukuhkan beliau dan memberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030. Pernyataan ini disampaikan saat diwawancarai di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada hari Minggu, 1 Juni.