Restoran Merana: Gelombang PHK Karyawan Semakin Mendera.

Beritajitu.net Selamat berjumpa kembali di blog ini. Sekarang saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang Food, News, Indonesia. Catatan Informatif Tentang Food, News, Indonesia Restoran Merana Gelombang PHK Karyawan Semakin Mendera Pastikan Anda mengikuti pembahasan sampai akhir.

1.1. Tabel: Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Industri Hotel dan Restoran

Jakarta, 14 Februari 2025 - Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan bahwa banyak pengusaha terpaksa mempertimbangkan pengurangan jumlah pekerja sebagai solusi terakhir.

Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, dalam konferensi pers daring pada 26 Mei 2025, menyatakan bahwa tanpa intervensi pemerintah, pemangkasan tenaga kerja tidak dapat dihindari. PHRI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan konkret, termasuk relaksasi anggaran kegiatan pemerintahan di hotel, penyesuaian tarif energi, dan penyederhanaan proses perizinan usaha.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah untuk memasukkan anggaran jasa hotel dan restoran dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurutnya, kebijakan efisiensi telah menyebabkan minimnya kegiatan pemerintah yang memanfaatkan jasa perhotelan.

Survei internal PHRI menunjukkan bahwa sekitar 7 dari 10 pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta bersiap melakukan pemangkasan tenaga kerja. Pelaku usaha kuliner juga menghentikan perekrutan karyawan baru dan penerimaan peserta magang.

Baskoro, perwakilan pelaku usaha kuliner, menjelaskan bahwa langkah efisiensi dilakukan untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada. PHRI memprediksi potensi kerugian industri perhotelan mencapai Rp24 triliun akibat kebijakan tersebut.

PHRI menekankan bahwa gelombang PHK akan berdampak luas ke sektor lain yang terhubung dengan pariwisata, seperti petani, UMKM, penyedia logistik, dan seniman lokal. Merosotnya tingkat hunian kamar hotel dan kenaikan biaya operasional, seperti tarif air PDAM dan gas industri, semakin menekan margin keuntungan pelaku usaha.

Sutrisno Iwantono menyebutkan bahwa pengurangan karyawan bisa mencapai 10-30 persen dari total pekerja. Hariyadi Sukamdani mendorong pemerintah untuk memasukkan anggaran jasa hotel dan restoran dalam e-katalog LKPP agar program pemerintah tidak terganggu.

PHRI memperkirakan potensi pendapatan dari akomodasi kamar saja mencapai Rp16,5 triliun. Penurunan omzet juga akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) karena pajak hotel dan restoran selalu menduduki peringkat lima besar.

Tabel: Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Industri Hotel dan Restoran

Aspek	Dampak
Tenaga Kerja	Potensi PHK 10-30%
Pendapatan	Potensi kerugian Rp24 triliun
PAD	Penurunan kontribusi dari pajak hotel dan restoran
Sektor Terkait	Dampak ke petani, UMKM, penyedia logistik, seniman lokal

Industri perhotelan dan restoran berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini dan mencegah dampak yang lebih buruk.