Rumah Kena Pajak Tinggi? Ini Alasan Pentingnya!

Beritajitu.net Dengan izin Allah semoga kita selalu diberkati. Pada Edisi Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Business, News, Indonesia, Dunia. Analisis Mendalam Mengenai Business, News, Indonesia, Dunia Rumah Kena Pajak Tinggi Ini Alasan Pentingnya Jangan lewatkan informasi penting

1.1. Intinya:

Pada tanggal 12 Juni 2025, usulan kenaikan pajak rumah tapak oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Wacana ini dianggap sebagai upaya mendorong masyarakat untuk beralih ke hunian vertikal seperti rumah susun (rusun).

Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menentang keras usulan tersebut. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini seolah-olah menganggap masyarakat memilih rumah tapak sebagai gaya hidup, padahal banyak yang terpaksa memilihnya karena keterbatasan ekonomi dan akses ke hunian vertikal yang layak.

Menurut Achmad, alih-alih menyelesaikan masalah backlog perumahan, kebijakan ini justru berpotensi memperburuknya. Ia juga menyoroti dampak negatifnya terhadap sektor riil dan lapangan kerja, mengingat sektor perumahan terkait erat dengan banyak industri lain.

Wamen Fahri Hamzah berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan untuk efisiensi ruang kota dan mendukung urbanisasi berkelanjutan. Namun, Achmad mempertanyakan keadilan dari pendekatan ini, terutama bagi keluarga yang berjuang untuk memiliki rumah pertama mereka.

Achmad menekankan bahwa keadilan sosial tidak bisa dicapai hanya dengan tarif pajak. Ia menyarankan agar pembangunan rumah susun dilakukan dengan perencanaan yang matang tanpa merusak pasar rumah tapak yang sudah ada.

Kritik ini menyoroti bahwa usulan kenaikan pajak rumah tapak bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyentuh isu sosial yang mendasar. Kebijakan ini berpotensi membebani masyarakat yang sudah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Intinya: Kenaikan pajak rumah tapak dinilai tidak adil dan berpotensi memperburuk masalah perumahan di Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas sebelum menerapkan kebijakan ini.