Rusia Dituding WhatsApp: Pembatasan Suara, Siapa Dalangnya?

Beritajitu.net Selamat berjumpa kembali di blog ini. Kini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari Technology, News, Indonesia, Dunia. Konten Yang Berjudul Technology, News, Indonesia, Dunia Rusia Dituding WhatsApp Pembatasan Suara Siapa Dalangnya Jangan sampai terlewat simak terus sampai selesai.

Pada tanggal yang tidak disebutkan, ketegangan antara pemerintah Rusia dan perusahaan teknologi asing telah menyebabkan pembatasan akses terhadap platform komunikasi populer seperti WhatsApp.

Sejumlah organisasi HAM, termasuk Human Rights Watch, mengkritik tindakan ini sebagai upaya peningkatan kontrol pemerintah Rusia terhadap infrastruktur internet nasional. Pemerintah Rusia, di sisi lain, mengklaim bahwa pembatasan ini adalah bagian dari strategi untuk memperkuat kedaulatan digital di dalam negeri.

WhatsApp menuduh balik pemerintah Rusia karena membatasi akses komunikasi yang aman dan pribadi bagi sekitar 100 juta warganya. Pembatasan ini mencakup fitur panggilan suara, dan WhatsApp kini harus bersaing dengan MAX, aplikasi chat yang didukung oleh pemerintah Rusia.

Pembatasan akses terhadap aplikasi komunikasi sering terjadi selama perang, karena masing-masing pihak ingin mendapatkan informasi dari komunikasi pihak musuh. Presiden Vladimir Putin telah menyetujui pengembangan aplikasi perpesanan lokal yang terintegrasi dengan layanan pemerintah (MAX).

Dilaporkan oleh Gizchina, pemerintah Rusia membatasi panggilan di WhatsApp karena aplikasi ini dicurigai menjadi sarang teroris dan penipu. Namun, kritikus menilai bahwa pemaksaan akses terhadap riwayat dan database panggilan dan pesan bukanlah tindakan yang benar.

Juru Bicara WhatsApp menyatakan, Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan komunikasi terenkripsi ujung ke ujung tersedia bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk di Rusia.

Sampai saat ini, belum ada kejelasan resmi dari pihak Rusia maupun WhatsApp mengenai status pembatasan ini. Namun, beberapa pengguna telah melaporkan gangguan dan pemadaman sementara layanan.

Implementasi kebijakan ini dianggap melanggar hak pengguna atas kedaulatan digital untuk melindungi informasi data pribadi. Beberapa pihak khawatir bahwa aplikasi pesan buatan negara akan digunakan untuk memantau percakapan warga secara lebih luas.

Wakil Ketua Komite Teknologi Informasi, Anton Gorelkin, menegaskan bahwa platform asing harus membuka entitas hukum di Rusia. Dalam laporan terbarunya, kemampuan pemerintah untuk memblokir atau memperlambat akses situs dan alat pembuka blokir kini semakin canggih.

Meskipun WhatsApp sempat diizinkan beroperasi, masa depannya di Rusia tidak bisa dijamin. Pengguna layanan di Rusia melihat pembatasan panggilan ini sebagai awal dari pengawasan internet yang lebih ketat dan menyeluruh.

Tujuan utama dari pembatasan ini adalah mengurangi ketergantungan pada platform asing dan mempromosikan penggunaan layanan buatan dalam negeri yang diklaim lebih aman dan patuh hukum.

Ketegangan ini meningkat setelah Rusia memulai invasi militer ke Ukraina pada Februari 2022. Sengketa data sering memicu polemik karena banyak kepentingan pribadi yang terkait di dalam konflik menjadi landasan dalam membuat keputusan.

Akibatnya, WhatsApp terancam kehilangan lebih dari 100 juta pengguna dan mendapat label buruk atas tuduhan keterlibatan penggunanya dalam aktivitas terorisme atau penipuan. Langkah ini dianggap otoriter dan sewenang-wenang, namun diambil untuk mencegah dan mendapatkan bocoran terkait strategi perang musuh.