Solusi Kreatif: Atasi Backlog 15 Juta Rumah!

Beritajitu.net Bismillah semoga hari ini penuh kebaikan. Pada Edisi Ini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari Economy, News, Indonesia, Dunia. Konten Informatif Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Solusi Kreatif Atasi Backlog 15 Juta Rumah Baca sampai selesai agar pemahaman Anda maksimal.

Jakarta, 17 Agustus 2025 - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti masalah backlog perumahan di Indonesia. Backlog, yaitu selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dan jumlah rumah yang tersedia, menjadi perhatian utama pemerintah.

Fahri Hamzah menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan subsidi untuk tanah. Menurutnya, subsidi tanah dapat secara signifikan menurunkan harga rumah, baik rumah tapak maupun vertikal. Ia menyampaikan hal ini dalam acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI).

APSI sendiri aktif dalam mengembangkan properti syariah di Indonesia. Mereka baru saja menyelenggarakan Pelatihan Pengembang Syariah Lanjutan, setelah sebelumnya mengadakan pelatihan dasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman para pengembang tentang prinsip-prinsip syariah dalam bisnis properti.

Fahri menjelaskan bahwa jika negara mengelola tanah dan menjual rumah dengan harga terjangkau, atau bahkan memberikan secara gratis setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia juga mengusulkan agar Perum Perumnas direorientasi menjadi lembaga off-taker, serupa dengan Bulog di sektor pangan. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya, ujarnya.

Wamen PKP juga mendorong penyediaan hunian vertikal yang terjangkau melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang. Ia menekankan bahwa subsidi perumahan harus difokuskan pada tanah, bukan hanya pada kredit perumahan.

APSI hadir dengan komitmen Tanpa Riba, Tanpa Gharar, Tanpa Zhalim untuk menghadirkan properti yang sehat secara syariah, kuat secara legalitas, dan berkualitas dari sisi fisik. Mereka berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan kemajuan properti syariah di Indonesia.

Sebelumnya, Fahri telah mendorong pemberian subsidi tanah agar harga rumah tapak yang disalurkan melalui skema Public Service Obligation (PSO) bisa terpangkas hingga separuhnya. Dengan demikian, properti yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai syariah secara konsisten.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 380.376 unit bantuan pembiayaan perumahan subsidi pada Tahun Anggaran 2021. Namun, penambahan 34 ribu unit rumah subsidi yang diumumkan pada awal September lalu belum juga terealisasikan.

Fahri menegaskan bahwa dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan. Ia juga meyakini bahwa perkembangan properti syariah dapat membantu memperkecil angka backlog perumahan di Indonesia.