Trump Usulkan Anggaran 2026: Pendidikan Terancam Dipangkas Habis!

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga kalian dalam perlindungan tuhan yang esa. Pada Detik Ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Business, News, Indonesia, Dunia. Informasi Terbaru Tentang Business, News, Indonesia, Dunia Trump Usulkan Anggaran 2026 Pendidikan Terancam Dipangkas Habis Baca tuntas untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya.

Pada tanggal 2 Mei 2025, sebuah proposal anggaran yang ambisius dari pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan pejabat dan anggota Kongres. Proposal ini, yang belum final, mengindikasikan prioritas pemerintahan Trump untuk melakukan pemotongan anggaran secara signifikan di berbagai lembaga federal, termasuk Kementerian Luar Negeri AS (Kemlu AS), sektor kesehatan, pendidikan, dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Usulan pemotongan anggaran Kemlu AS mencapai hampir 50 persen, sebuah angka yang sangat besar dan menimbulkan kekhawatiran mendalam. Draf proposal ini telah beredar di kalangan pejabat Kemlu sejak akhir pekan sebelumnya, dan menjadi perhatian utama pada Senin, 14 April, bertepatan dengan tenggat waktu bagi Kemlu untuk menyerahkan rencana restrukturisasi ke Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB).

Meskipun demikian, seorang pejabat yang mengetahui usulan tersebut menekankan bahwa draf ini masih akan melalui beberapa tahap evaluasi sebelum sampai ke Kongres, yang memiliki wewenang untuk mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih. Dewan Keamanan Nasional belum memberikan komentar terkait rencana pemotongan anggaran ini.

Selain Kemlu AS, anggaran yang diusulkan juga mencakup pemangkasan lebih dari USD 160 miliar dalam program lingkungan, energi terbarukan, pendidikan, dan bantuan luar negeri. Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya agresif dalam hal penghematan, tetapi menekankan bahwa ini masih merupakan kerangka awal.

Upaya OMB untuk memangkas anggaran Kemlu secara drastis di masa jabatan pertama Trump sebelumnya ditolak keras oleh Kongres dan gagal terlaksana. Kabar terkait proposal anggaran Trump muncul saat Partai Republik di Kongres AS berupaya menjembatani perpecahan internal atas usulan pemotongan belanja federal untuk membayar RUU pemotongan pajak penting yang mereka harap dapat disahkan pada 4 Juli 2025.

Secara lebih rinci, usulan ini mencakup penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, penghentian pendanaan untuk hampir seluruh organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya. Namun, Kongres bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang pengeluaran, dan apa yang akhirnya diadopsi oleh anggota parlemen biasanya sangat berbeda dari permintaan Gedung Putih.

Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire, pimpinan Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menyatakan sangat prihatin dengan rencana ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan 'America First' yang berubah menjadi 'America Alone' akan merugikan ekonomi, keamanan, dan kemakmuran Amerika Serikat, sementara pihak-pihak lain justru akan mengisi kekosongan pengaruh yang ditinggalkan oleh kebijakan pemerintahan Trump.

Proposal ini masih dalam tahap sangat awal dan diperkirakan tidak akan disetujui oleh pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan memutuskan anggaran federal dalam beberapa bulan mendatang. Para pejabat mungkin juga harus memperhitungkan meningkatnya tekanan pada ekonomi negara yang timbul dari kenaikan tarif AS yang berdampak pada perdagangan global.