Tumbuhkan Sekolah Rakyat: Kemensos Gandeng Daerah, Presiden Instruksikan!

Beritajitu.net Semoga kamu tetap berbahagia ya, Hari Ini saya ingin berbagi pandangan tentang News, Indonesia yang menarik. Catatan Penting Tentang News, Indonesia Tumbuhkan Sekolah Rakyat Kemensos Gandeng Daerah Presiden Instruksikan, Baca sampai selesai untuk pemahaman komprehensif.

Jakarta, 25 Juni 2025 - Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus berupaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi langsung oleh Presiden.

Sebagai respons terhadap tingginya angka anak putus sekolah, terutama karena alasan ekonomi, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar program kementerian, melainkan gagasan besar dari Presiden. Program ini bertujuan memberikan pendidikan formal nasional, penguatan karakter, serta literasi digital kepada anak-anak yang kurang beruntung.

Pada tahap awal, 100 lokasi telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025. Menyusul keberhasilan tahap pertama, Presiden menginstruksikan penambahan 100 sekolah rintisan baru yang akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. Pembukaan sekolah-sekolah baru ini direncanakan pada Agustus hingga September 2025.

“Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” jelas Robben. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis.

Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih ada 227 ribu anak usia SD yang belum dan tidak sekolah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) juga mengungkapkan bahwa 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menyukseskan program ini. Saat ini, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, dan kota yang bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar program ini dapat berjalan optimal dan mencapai tujuannya.

Robben menekankan bahwa kendala utama bukan hanya biaya sekolah, melainkan juga biaya pendukung lainnya seperti seragam dan transportasi. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat dirancang untuk mengatasi semua hambatan tersebut.

Dengan adanya program Sekolah Rakyat, diharapkan angka anak putus sekolah dapat ditekan, kualitas pendidikan meningkat, dan generasi muda Indonesia siap menghadapi tantangan di masa depan, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.