Usman Hamid: Fadli Zon Cuci Dosa Tragedi Mei?

Beritajitu.net Hai apa kabar semuanya selamat membaca Pada Edisi Ini saatnya berbagi wawasan mengenai News, Indonesia. Ringkasan Informasi Seputar News, Indonesia Usman Hamid Fadli Zon Cuci Dosa Tragedi Mei Jangan berhenti teruskan membaca hingga tuntas.

Jakarta, 15 Juni 2025 - Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait peristiwa Mei 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, bersama Koalisi Masyarakat Sipil, dengan tegas menolak pernyataan tersebut yang dianggap meremehkan fakta kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal.

Usman Hamid menilai bahwa pernyataan Fadli Zon mencerminkan kurangnya empati terhadap para korban dan perempuan yang berjuang untuk keadilan. Ia menekankan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998 bukanlah sekadar rumor, melainkan fakta yang telah diinvestigasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

TGPF, yang dibentuk pada 23 Juli 1998 berdasarkan Keputusan Bersama beberapa menteri dan Jaksa Agung, bertugas mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. Tim ini melibatkan unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Usman Hamid menyoroti dua bentuk penyangkalan yang dilakukan oleh Menteri Fadli Zon. Pertama, penyangkalan literal, yaitu penolakan langsung terhadap fakta perkosaan massal dengan menyebutnya sebagai rumor tanpa bukti. Kedua, penyangkalan interpretatif, yaitu mengakui adanya Kerusuhan Mei 1998, namun memberikan penafsiran yang berbeda dengan nada positif terhadap peristiwa yang jelas-jelas negatif.

Ia juga mengingatkan bahwa rekomendasi TGPF, termasuk pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), merupakan respons atas kerusuhan rasial dan perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Seharusnya, semua menteri mengetahui hal ini.

Usman Hamid mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti kasus-kasus terkait kekerasan Mei 1998 secara yuridis, baik terhadap warga sipil maupun militer yang terlibat, demi menegakkan wibawa hukum. Ia juga menyinggung perlunya mempercepat proses yudisial yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, Usman Hamid menyoroti pentingnya membuka arsip tragedi 1965, terutama setelah terungkapnya dokumen Amerika Serikat terkait peristiwa tersebut. Ia juga menyinggung kasus penculikan dan perlunya membawa Letjen Prabowo dan semua pihak yang terlibat ke pengadilan militer.

Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan Usman Hamid:

Kekerasan seksual Mei 1998 bukan rumor belaka.
Pemerintah perlu menindaklanjuti kasus-kasus terkait kekerasan Mei 1998 secara yuridis.
Perlu membuka arsip tragedi 1965.
Kasus penculikan harus diusut tuntas.

Pernyataan Usman Hamid ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan keadilan dan pengungkapan kebenaran terkait peristiwa Mei 1998, serta upaya untuk melawan impunitas dan memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan yang selayaknya.