YLKI: Payment ID Bansos, Data Pribadi Harus Aman!

Beritajitu.net Hai apa kabar semuanya selamat membaca Disini mari kita kupas tuntas sejarah Business, News, Indonesia, Dunia. Penjelasan Artikel Tentang Business, News, Indonesia, Dunia YLKI Payment ID Bansos Data Pribadi Harus Aman lanjut sampai selesai.

Jakarta, Indonesia – Penerapan Payment ID oleh pemerintah menuai sorotan dari berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pengamat kebijakan publik meminta kejelasan terkait mekanisme dan tujuan di balik sistem ini. YLKI menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan data pribadi dalam implementasi Payment ID.

Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, pada tanggal 23 Juli 2025, Payment ID masih dalam tahap uji coba, dengan fokus awal pada penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai. Uji coba ini rencananya dimulai pada 17 Agustus 2025.

YLKI mengingatkan pemerintah untuk belajar dari kasus pemblokiran rekening oleh PPATK yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kebijakan di sektor keuangan, menurut YLKI, sangat sensitif dan memerlukan edukasi serta uji coba yang matang sebelum diterapkan secara luas.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menjelaskan bahwa Payment ID akan menjadi fondasi sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab. Sistem ini akan mengintegrasikan informasi keuangan masyarakat, termasuk rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik, dan pinjaman online, dalam satu sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Niti Emiliana, Ketua YLKI, menyoroti potensi penyalahgunaan pengawasan terhadap individu jika tidak ada pengawasan independen. Ia juga menekankan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam implementasi Payment ID.

Dicky Kartikoyono menambahkan bahwa pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID akan memakan waktu beberapa tahun. BI juga mengimbau masyarakat untuk menukarkan uang yang tidak layak edar agar tidak menimbulkan keresahan.

YLKI menilai bahwa akar masalah ketidaktepatan sasaran bansos terletak pada validasi data penerima, bukan pada sistem penyalurannya. Jika data penerima tidak akurat sejak awal, mekanisme penyaluran apapun tidak akan efektif.

Lebih lanjut, YLKI mengkritik pengawasan negara yang terlalu jauh hingga ke konsumen individual, yang dianggap mengganggu kenyamanan konsumen sebagai pengguna. Sistem Payment ID memungkinkan otoritas memantau profil keuangan seseorang secara menyeluruh, yang menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan potensi penyalahgunaan data.

Kesimpulan: Penerapan Payment ID memerlukan kehati-hatian dan transparansi. Pemerintah dan BI perlu memastikan perlindungan data pribadi dan memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat sebelum menerapkan sistem ini secara luas. Validasi data penerima bansos juga menjadi kunci untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Sekian ulasan tentang ylki payment id bansos data pribadi harus aman yang saya sampaikan melalui business, news, indonesia, dunia Jangan lupa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat tetap fokus pada impian dan jaga kesehatan jantung. Ajak teman-temanmu untuk membaca postingan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu