BPJS Ketenagakerjaan: Pensiun Aman, Menaker Incar Peserta Baru.

Beritajitu.net Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Di Blog Ini mari kita bahas keunikan dari Business, News, Indonesia, Dunia yang sedang populer. Insight Tentang Business, News, Indonesia, Dunia BPJS Ketenagakerjaan Pensiun Aman Menaker Incar Peserta Baru Mari kita bahas selengkapnya sampai selesai.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya peningkatan jumlah peserta Jaminan Pensiun (JP) oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan pada Kamis, 24 Juli 2025, di Jakarta.

Yassierli menyoroti perlunya penguatan literasi masyarakat terkait program JP. Ia berharap masyarakat memahami manfaat program ini dan merasa membutuhkannya sebagai solusi jangka panjang.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, sebelumnya mengusulkan perbaikan regulasi dalam sistem jaminan pensiun nasional untuk memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan nilai manfaat, dan menjamin keberlanjutan pembiayaan program.

Salah satu usulan Edy adalah peningkatan koefisien perhitungan manfaat dalam Pasal 17 ayat (2) PP tentang JP dari 1 persen menjadi 1,33 persen. Ia juga menekankan pentingnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, untuk mengatur pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk JP bagi ASN.

Edy juga mengusulkan revisi terhadap Pasal 39 hingga Pasal 42 Undang-Undang No. 102 Tahun 1952, yang merekomendasikan manfaat minimal 40 persen dari upah terakhir dengan masa iur 30 tahun. Selain itu, ia mendorong revisi Pasal 14 dan Pasal 17 UU SJSN agar pemerintah dapat menanggung iuran JP bagi pekerja miskin dan tidak mampu.

Yassierli menekankan perlunya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan jumlah peserta JP. Ia juga mendorong inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

Edy menambahkan agar manfaat pensiun bagi ahli waris peserta meninggal atau peserta yang mengalami cacat total tetap ditetapkan minimal 1,5 kali dari garis kemiskinan. Ia juga mengusulkan agar pengawas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan diberikan kewenangan pemeriksaan langsung dengan dukungan pengawas ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Edy mendorong kajian menyeluruh terhadap kemungkinan konsolidasi antara JP, Jaminan Hari Tua (JHT), dan kompensasi PHK menjadi satu sistem tabungan hari tua nasional yang terdiri dari akun manfaat pasti dan pembayaran lumpsum.

Yassierli menyatakan bahwa program jaminan pensiun telah memberikan banyak manfaat selama satu dekade terakhir. Namun, ia mengakui bahwa tantangan ke depan semakin berat, dan program ini harus inklusif, adil, dan meningkatkan kepesertaan.