Hilangkan Kuota Impor, Harga Adil: Dukungan Said Abdullah

Beritajitu.net Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Di Situs Ini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang News, Indonesia. Ringkasan Informasi Seputar News, Indonesia Hilangkan Kuota Impor Harga Adil Dukungan Said Abdullah Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi kebijakan impor, khususnya penghapusan kuota impor untuk barang-barang yang vital bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan pada Rabu, 9 April 2025.

Menurut Said, kebijakan tarif dapat memberikan keuntungan ganda. Selain menciptakan persaingan yang lebih adil bagi barang impor, pemerintah juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui bea masuk. Penghapusan kuota impor menjadi momentum penting untuk reformasi kebijakan perdagangan internasional Indonesia secara menyeluruh. Pada 17 Maret 2024, DPR telah mendorong pemerintah untuk beralih dari sistem kuota ke tarif.

Said Abdullah menyoroti beberapa poin penting terkait kebijakan impor. Pertama, sistem kuota rentan terhadap praktik perburuan rente antara pejabat berwenang dan pengusaha tertentu. Kasus-kasus seperti impor beras (2007), daging sapi (2013), gula kristal (2015), dan bawang putih (2019) menjadi contoh nyata penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan kuota.

Kedua, impor sebaiknya dianggap sebagai solusi sementara jika suatu barang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Ketiga, kebijakan impor harus mendukung penguatan industri nasional dan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Keempat, mengingat kompleksitas rantai pasok, Indonesia perlu memperluas sumber impor dari berbagai negara untuk menghindari ketergantungan pada satu negara saja.

Kelima, deregulasi kebijakan impor, terutama di sektor pangan dan energi, sangat diperlukan. Namun, untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pembebasan tarif perlu dipertimbangkan. Keenam, Indonesia telah meratifikasi perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dengan setidaknya 18 negara. Skema FTA ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing barang-barang Indonesia dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Said menekankan pentingnya menjaga trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. Kebijakan impor harus selaras dengan upaya memperkuat industri dalam negeri dan menghindari terulangnya kasus produk tekstil nasional yang tergerus akibat banjirnya impor. Ia berharap, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan impornya sendiri dan menjadi negara yang relatif mandiri, terutama di sektor primer seperti pangan dan energi.

Pada pertemuan dengan pengusaha pada Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo memerintahkan penghapusan kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Said berharap langkah ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas penting dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga tidak membebani ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah. Badan Anggaran DPR telah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor berbasis kuota menjadi tarif sejak 21 Februari 2020.

Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump menjadi contoh bagaimana suatu negara berupaya menjaga neraca perdagangannya agar tidak defisit. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga cadangan devisa negara.