OTT Asing: Regulasi Mendesak, Nasionalisme Digital Diperjuangkan!

Beritajitu.net Mudah-mudahan harimu cerah dan indah. Di Sini saya ingin membedah Technology, News, Indonesia, Dunia yang banyak dicari publik. Konten Informatif Tentang Technology, News, Indonesia, Dunia OTT Asing Regulasi Mendesak Nasionalisme Digital Diperjuangkan Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

Jakarta, 23 Juli 2025 - Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, menyoroti ketidakseimbangan dalam industri telekomunikasi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Over-The-Top (OTT) asing memanfaatkan infrastruktur internet yang dibangun oleh anggota APJII tanpa memberikan kontribusi yang sepadan kepada negara maupun asosiasi.

Zulfadly mengapresiasi upaya masif operator telekomunikasi dalam membangun infrastruktur digital. Namun, ia menekankan perlunya penataan ulang regulasi telekomunikasi untuk menciptakan kesetaraan antara OTT asing dan pelaku usaha telekomunikasi nasional. Menurutnya, telekomunikasi adalah sektor strategis yang harus dilindungi pemerintah demi kepentingan nasional.

APJII mengkhawatirkan bahwa tanpa konsep yang kuat dan berimbang dari pemerintah terkait OTT, penyedia layanan internet hanya akan menjadi penyedia jaringan bagi kepentingan OTT asing. Kondisi ini dianggap tidak adil, mengingat sumber daya vital seperti frekuensi dan bandwidth sangat terbatas, sementara trafik data dari OTT terus melonjak.

Zulfadly menjelaskan bahwa OTT asing dapat berkembang pesat di Indonesia karena infrastruktur internet telah dibangun oleh anggota APJII. Mereka hanya mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik tanpa kewajiban fiskal yang jelas. Hal ini berbeda dengan anggota APJII yang terus berinvestasi dalam peningkatan frekuensi dan bandwidth untuk memenuhi tuntutan akses internet berkualitas tinggi.

APJII mengimbau pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan OTT lokal dengan membuka ruang dan iklim inovasi yang seluas-luasnya. Minimnya dukungan dan penghargaan terhadap riset dan inovasi menjadi kendala utama. Zulfadly mencontohkan keberhasilan Tiongkok dalam menerapkan kebijakan filtrasi dan memaksa OTT asing untuk patuh pada regulasi yang berlaku.

Ia juga menyoroti bahwa penetrasi internet yang tinggi di Indonesia, yang mencapai 79,50% pada tahun 2024 berdasarkan survei APJII, lebih banyak dimanfaatkan oleh OTT asing. Sementara itu, anggota APJII berada dalam posisi sulit karena dituntut untuk menyediakan akses berkualitas tinggi ke OTT asing jika tidak ingin ditinggalkan pelanggan.

Zulfadly mempertanyakan apakah kondisi ini adil bagi bangsa Indonesia. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kerugian terbesar tidak dialami oleh masyarakat Indonesia secara luas. Jangan lagi ada jargon ‘seleksi alam’, di mana yang kuat akan berkembang dan yang lemah akan tumbang, tegasnya.

Berikut adalah perbandingan singkat antara kondisi di Indonesia dan Tiongkok:

Aspek	Indonesia	Tiongkok
Regulasi OTT Asing	Lemah	Ketat
Dukungan OTT Lokal	Minim	Aktif
Pengembangan Layanan Pengganti	Tidak Ada	Ada

Zulfadly menyimpulkan bahwa APJII terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk akses ke OTT asing, namun kontribusi dari mereka sangat minim. Inilah ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota APJII. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.