PBB Pati Meledak: Kenaikan Tak Wajar, DPR Bereaksi!

Beritajitu.net Dengan nama Allah semoga kita diberi petunjuk. Pada Saat Ini aku mau berbagi tips mengenai News, Indonesia yang bermanfaat. Tulisan Ini Menjelaskan News, Indonesia PBB Pati Meledak Kenaikan Tak Wajar DPR Bereaksi Jangan kelewatan simak artikel ini hingga tuntas.

Pada hari Jumat, 8 Agustus 2025, Dede menekankan pentingnya perlindungan masyarakat terkait kebijakan pajak daerah, merujuk pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Ia mengingatkan para kepala daerah untuk selalu berkonsultasi dengan DPRD dan melakukan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait pajak.

Dede menyoroti asas keadilan dalam penetapan pajak, yang seharusnya mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kenaikan pajak yang signifikan dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan yang melebihi 50% patut dipertanyakan kewajarannya.

Dede menyarankan agar penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara bertahap, menghindari lonjakan ekstrem yang mendadak. Ia khawatir bahwa beban tambahan yang besar dapat memicu penurunan daya beli, bahkan berpotensi menambah kemiskinan dan menimbulkan gejolak sosial. Oleh karena itu, saya menyarankan semua kepala daerah untuk berhati-hati, tegasnya.

Menurut Dede, kenaikan PBB yang terlalu tinggi dapat dianggap sebagai maladministrasi dan pelanggaran hak asasi. Ia menambahkan, pengecualian dapat diberikan jika daerah mengalami bencana atau musibah yang membutuhkan dana darurat (DSP), namun hal ini perlu dijelaskan secara transparan.

Sementara itu, Bupati Pati, Sudewo, pada hari Rabu, 6 Agustus, menjelaskan beberapa alasan di balik kenaikan PBB di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa kenaikan maksimal adalah 250%, namun banyak yang di bawah angka tersebut, bahkan ada yang hanya 50% atau kurang. Sudewo juga menyoroti upayanya dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.

Sudewo menjelaskan bahwa, Saya berusaha semaksimal mungkin memperbaiki infrastruktur jalan yang sebelumnya rusak berat menjadi bagus.

Dede menekankan bahwa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan besaran PBB harus dilakukan secara berkala, menghindari lonjakan ekstrem tanpa mitigasi yang memadai atau prinsip keadilan. Ia mencontohkan beberapa daerah yang menaikkan PBB secara bertahap, misalnya 50% per tahun.

Sebagai informasi tambahan, detikcom bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengadakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.