Prabowo Bertemu Putin, Indonesia Tegaskan Sikap Netral di G7.

Beritajitu.net Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Situs Ini saya akan membahas manfaat News, Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. Artikel Terkait News, Indonesia Prabowo Bertemu Putin Indonesia Tegaskan Sikap Netral di G7 Mari kita bahas selengkapnya sampai selesai.

Jakarta, 16 Juni 2025 - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada pada 17 Juni 2025.

Menurut Hasan, Presiden Prabowo telah menerima undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) yang akan diselenggarakan pada Maret 2025. Undangan ini diterima jauh sebelum undangan dari Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, untuk menghadiri KTT G7 yang baru diterima pada awal Juni 2025.

“Undangan dari Rusia sudah dipersiapkan sejak lama. Waktunya berbenturan dengan pelaksanaan KTT G7 di Kanada,” ujar Hasan di Kantor PCO Jakarta Pusat.

Hasan juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima banyak undangan dari berbagai forum internasional sebagai tamu kehormatan. Pemerintah Indonesia menghargai undangan-undangan tersebut karena menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia di mata dunia.

Selain itu, Hasan menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik bebas aktif dan tidak memihak blok manapun dalam diplomasi internasional. Indonesia akan berpartisipasi dalam berbagai forum dunia yang memberikan keuntungan strategis bagi bangsa, seperti BRICS, OECD, dan APEC.

“Indonesia tidak condong ke manapun. Kita akan bergabung dengan klub-klub internasional yang memberikan keuntungan strategis bagi bangsa kita. Jika tidak, kita mungkin tidak akan bergabung,” tegas Hasan.

Hasan menambahkan, Indonesia tidak akan terlibat dalam blok militer atau pertahanan, tetapi akan aktif dalam blok ekonomi selama hal itu menguntungkan bangsa. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Rusia dijadwalkan pada 18-20 Juni 2025.

Spekulasi bahwa Indonesia cenderung ke blok tertentu tidak benar, pungkas Hasan.