Solidaritas Pekerja: Kejagung Harus Tuntaskan Kredit Macet Sritex!

Beritajitu.net Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Saat Ini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang News, Indonesia. Artikel Mengenai News, Indonesia Solidaritas Pekerja Kejagung Harus Tuntaskan Kredit Macet Sritex jangan sampai terlewat.

Pada hari Senin, 2 Juni, ratusan demonstran yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja Sritex melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Massa membawa mobil komando sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Para orator dalam aksi tersebut menuntut Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan tuntutan maksimal kepada tersangka Iwan Lukminto dan pihak-pihak terkait. Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan dana kredit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, namun malah dialihkan untuk kepentingan pribadi Iwan Setiawan Lukminto.

Akibat dugaan korupsi ini, PT Sritex mengalami pailit dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Para demonstran menekankan bahwa kasus ini telah menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban. Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak main-main dalam menangani kasus ini dan segera menuntaskannya.

Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Ketiga tersangka tersebut adalah Dicky Syahbandinata (Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tahun 2020), Zainuddin Mappa (Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020), dan Iwan Setiawan Lukminto (Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022).

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan bahwa penyidik sedang mendalami aliran dana sebesar Rp692 miliar yang diduga diselewengkan oleh Iwan Setiawan Lukminto. Penyelidikan difokuskan untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan atau justru untuk kepentingan pribadi.

Menurut Harli, pemberian kredit seharusnya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Namun, penyidik masih terus mendalami ke mana sebenarnya aliran dana tersebut mengalir. Kasus ini menjadi sorotan publik karena dampaknya yang luas terhadap ribuan pekerja dan keluarga mereka.

Update terakhir: Sabtu, 24 Mei 2025, Kejagung masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini.