Sudaryono Nakhoda Pupuk Indonesia, Kursi Pengawas Bulog Bergoyang?

Beritajitu.net Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Di Situs Ini saya ingin membedah Business, News, Indonesia, Dunia yang banyak dicari publik. Artikel Yang Fokus Pada Business, News, Indonesia, Dunia Sudaryono Nakhoda Pupuk Indonesia Kursi Pengawas Bulog Bergoyang Pastikan kalian menyimak seluruh isi artikel ini ya.

Pada tanggal 17 Juni 2025, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengonfirmasi penunjukannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pupuk Indonesia (Persero). Penunjukan ini, menurutnya, merupakan penugasan langsung dari negara.

“Sudah, sudah (terima Surat Keputusan). Ya itu kan penugasan ya,” ujar Wamentan Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta.

Dengan penugasan baru ini, Sudaryono memastikan akan melepas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog. Meskipun demikian, ia menjamin akan ada pengganti yang berasal dari Warga Negara Indonesia untuk mengisi posisi tersebut.

Sudaryono menjelaskan bahwa sebagai birokrat dan teknokrat, ia akan mengikuti arahan pimpinan. Pemindahannya menjadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pupuk di Indonesia.

Perombakan susunan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain Sudaryono, beberapa nama baru juga masuk dalam jajaran komisaris, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Nashidik (Komisaris Independen), Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan, serta Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Iwan Sumule.

Sudaryono menggantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yang sebelumnya menduduki posisi Komut Pupuk Indonesia sejak Februari 2025. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat bahwa Indonesia saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 3,7 juta ton.