Tunjangan DPR Rp 50 Juta: Kas Negara Tercekik?

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga hidupmu penuh canda tawa. Dalam Konten Ini saya ingin berbagi tips dan trik mengenai Economy, News, Indonesia, Dunia. Catatan Artikel Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Tunjangan DPR Rp 50 Juta Kas Negara Tercekik Mari kita bahas selengkapnya hingga paragraf terakhir.

Jakarta, 24 Agustus 2025 - Polemik tunjangan perumahan anggota DPR periode 2024-2029 terus bergulir. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat, menyoroti klaim efisiensi yang digaungkan DPR terkait kebijakan ini.

Menurutnya, penghentian anggaran pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata mulai tahun 2025, yang dikompensasi dengan tunjangan perumahan, harus diuji secara komprehensif. Jika tidak, efisiensi hanya menjadi pengalihan pos biaya, dari pemeliharaan aset negara ke tunjangan individu, tanpa bukti penghematan nyata, tegasnya.

Achmad mempertanyakan apakah revitalisasi RJA secara menyeluruh lebih mahal dibandingkan total tunjangan yang mencapai Rp1,74 triliun selama lima tahun. Ia juga menyoroti perlunya transparansi data terkait engineering estimate biaya RJA, termasuk biaya renovasi, umur manfaat, dan beban operasional tahunan.

Ia mencontohkan, penghapusan komponen Tunjangan PPh 21 sebesar Rp2,699 juta per bulan per anggota DPR dapat menghemat APBN sekitar Rp18,79 miliar per tahun (Rp2,699 juta × 12 × 580). Data ini harus dibandingkan dengan total tunjangan lima tahun untuk memvalidasi klaim penghematan.

Achmad menambahkan, jika seluruh PPh 21 dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPR, potensi penghematan bisa mencapai Rp65,4 miliar per tahun. Angka ini akan melonjak jika tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dimasukkan dalam penghasilan kena pajak.

“Tanpa hitungan yang transparan, publik akan sulit mempercayai klaim penghematan ini,” ujarnya. Ia menekankan bahwa transparansi data menjadi kunci agar kebijakan ini tidak dianggap sebagai fasilitas mewah bagi wakil rakyat.

Sebagai informasi, lima perwakilan anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berikut adalah ilustrasi potensi penghematan APBN jika skema pajak ditanggung pemerintah dihapus:

Keterangan	Jumlah
Penghematan dari penghapusan Tunjangan PPh 21	Rp18,79 miliar per tahun
Potensi penghematan jika seluruh PPh 21 dipotong	Rp65,4 miliar per tahun

Itulah rangkuman menyeluruh seputar tunjangan dpr rp 50 juta kas negara tercekik yang saya paparkan dalam economy, news, indonesia, dunia Siapa tau ini jadi manfaat untuk kalian cari peluang baru dan jaga stamina tubuh. Mari sebar informasi ini ke orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa lagi